FRASA.ID, NASIONAL— Jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat, George Soros melalui Open Society Foundations (OSF) dikabarkan mengucurkan dana besar untuk sejumlah program masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal yang berbasis di Jakarta.
Informasi tersebut mencuat setelah media asing Sunday Guardian Live melaporkan adanya dokumen internal yang disebut memuat alokasi pendanaan senilai US$1,8 juta untuk periode 2026–2028. Dana itu diklaim digunakan untuk program penguatan demokrasi, pengembangan kepemimpinan pemuda, hingga pengawasan kebijakan publik di Indonesia.
Dalam laporan yang terbit pada 8 Maret 2026 itu, disebutkan sekitar 80 persen pendanaan berasal dari OSF atau senilai US$1,44 juta. Sementara sisanya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy, lembaga yang berbasis di Taipei dan dikenal mendukung program demokrasi internasional.
Dokumen tersebut menyebut sejumlah fokus program, di antaranya US$500 ribu untuk mobilisasi akar rumput, US$500 ribu untuk penguatan kepemimpinan pemuda, US$500 ribu untuk pemantauan pengambilan keputusan publik, serta US$300 ribu guna membangun jejaring dengan akademisi, aktivis, dan tokoh agama.
Selain itu, strategi jangka panjang Yayasan Kurawal periode 2024–2029 yang berjudul “Building Bridges, Filling Gaps: Consolidating Civil Society for Dignified and Benevolent Democracy” disebut memuat kritik terhadap kondisi demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Dalam dokumen itu, era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut sebagai “dekade pembongkaran demokrasi”. Sementara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digambarkan dengan istilah “King of Ashes: Bracing for Prabowo Years”.
Laporan tersebut juga menyebut strategi yang didorong meliputi perluasan partisipasi sipil dalam politik, penguatan jejaring organisasi masyarakat sipil, pembangunan narasi pluralisme, hingga perluasan advokasi di Papua.
Sejumlah program hibah juga disebut telah berjalan. Salah satunya program NAHDHAH dengan nilai sekitar Rp1,6 miliar yang ditujukan untuk pengembangan kepemimpinan progresif di lingkungan pesantren dan organisasi Islam. Program itu dikabarkan mencakup kegiatan diskusi, workshop, penerbitan buku, artikel, hingga podcast bertema demokrasi dan hak asasi manusia.
Selain itu, terdapat program Sekolah Ekologi Politik senilai Rp217,4 juta untuk pelatihan pengorganisasian masyarakat sipil, serta program Bridging Political Language Divides senilai Rp1,2 miliar yang melibatkan akademisi dalam riset mengenai gerakan demokrasi dan kelas pekerja di Asia Tenggara.
Di Indonesia, keberadaan OSF selama ini kerap dikaitkan dengan isu intervensi asing terhadap organisasi masyarakat sipil. Sejumlah pengamat menilai jaringan lembaga donor internasional memiliki pengaruh dalam mendorong kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui dukungan pendanaan terhadap lembaga swadaya masyarakat.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari OSF maupun Yayasan Kurawal terkait dokumen yang beredar tersebut. Pemerintah Indonesia juga belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan itu.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo diketahui tengah meningkatkan anggaran riset nasional hingga Rp12 triliun pada 2026 dengan fokus pada ketahanan pangan dan energi nasional.
