SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan pendidikan dapat diakses seluruh anak tanpa hambatan biaya.
Dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek), Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyoroti pentingnya bantuan perlengkapan sekolah sebagai langkah pemerataan sosial.
Ia menjelaskan bahwa seragam, tas, dan buku bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak pendidikan.
“Kita bantu seragam tas dan buku agar tidak ada alasan sekolah itu mahal dan orang tua tidak boleh menganggap biaya sekolah sebagai beban,” ungkapnya pada Jum’at (21/11/2025).
Dalam penjelasannya, Ardiansyah menyampaikan bahwa beban biaya perlengkapan sekolah sering menjadi pemicu anak enggan bersekolah.
Karena itu, kebijakan penyediaan perlengkapan gratis dianggap sebagai langkah strategis untuk menutup celah putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh menjadi fasilitas yang hanya dinikmati oleh keluarga berada. Setiap anak harus memiliki titik awal yang sama, terutama dalam hal perlengkapan dasar yang mereka gunakan di sekolah.
Bupati juga mengingatkan bahwa kebijakan seragam gratis bukan hal baru di Kutai Timur.
Program tersebut telah dijalankan bertahun-tahun dan menjadi simbol keberpihakan pemerintah pada masyarakat kurang mampu.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, ia meminta ketua RT dan pihak sekolah berperan aktif mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Pendekatan ini diyakini dapat membantu pemerintah memastikan tidak ada siswa yang tertinggal.
Selain mengurangi hambatan ekonomi, Bupati menilai bantuan ini punya dampak psikologis bagi anak. Ketika anak memakai perlengkapan yang layak, rasa percaya diri mereka meningkat dan semangat belajar ikut tumbuh.
“Ketika anak memakai seragam yang layak semangat belajarnya pasti meningkat dan itu penting untuk masa depan mereka,” pungkasnya.
Ardiansyah berharap kebijakan seragam gratis terus diperkuat, agar tidak ada lagi anak yang merasa rendah diri atau enggan bersekolah hanya karena tidak mampu membeli perlengkapan.
Ia menegaskan bahwa upaya seperti ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam menjaga agar pendidikan tetap menjadi hak dasar, bukan beban yang membebani keluarga. (ADV)
