SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyiapkan langkah besar dalam sektor pendidikan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa daerah harus bergerak cepat untuk memulai penerapan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun sebagai strategi memperluas akses pendidikan dasar bagi seluruh anak Kutai Timur.
Dalam sambutannya pada kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek), Bupati menyampaikan bahwa inisiatif ini tidak boleh lagi menjadi wacana panjang.
Ia menilai Wajar 13 Tahun harus segera dikerjakan dalam satu tahun ke depan.
“Saya sudah berpidato di banyak tempat bahwa Kutai Timur siap untuk wajar 13 tahun,” ujarnya pada Jumat (21/11/2025).
Ardiansyah menilai bahwa kebutuhan memperpanjang wajib belajar adalah sesuatu yang mendasar.
Meski regulasi nasional terkait hal ini belum sepenuhnya ditetapkan, Kutim disebut harus mengambil langkah lebih dulu agar tidak tertinggal.
Tahap awal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah memastikan seluruh desa memiliki layanan pendidikan anak usia dini.
Bupati menyebut perkembangan TK dan kelompok belajar di banyak wilayah sebagai pondasi penting menuju wajib belajar yang lebih panjang.
Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa Kutai Timur memiliki modal kebijakan yang kuat dalam mendukung percepatan pendidikan.
Sejak tahun 2002, pemerintah daerah sudah menggratiskan kuliah di perguruan tinggi daerah seperti STIPER dan STIP, dan langkah ini disebutnya sebagai bukti komitmen lama terhadap dunia pendidikan.
Ardiansyah juga menilai peningkatan kapasitas APBD sejak 2021 hingga kini sebagai peluang besar untuk mendorong program wajib belajar yang lebih progresif.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anggapan bahwa sekolah adalah beban.
“Logikanya sudah jelas tidak ada orang tua yang boleh menganggap sekolah mahal karena sebagian besar kebutuhan siswa sudah ditanggung pemerintah,” ungkapnya.
Guna mematangkan rencana Wajar 13 Tahun, Bupati meminta dukungan struktur pemerintahan mulai dari bidang hukum hingga lembaga pendidikan.
Regulasi pendukung harus disiapkan dengan rinci agar program berjalan dengan dasar hukum yang kuat.
Ia juga menekankan pentingnya data kependudukan yang valid. Pendataan usia sekolah melalui Dukcapil menjadi elemen krusial agar penerapan wajib belajar tepat sasaran.
Dengan berbagai landasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimistis Wajar 13 Tahun akan membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata. (ADV)
