FRASA.ID, KUTAI BARAT– Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menyampaikan nota pengantar terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dalam Rapat Paripurna VII masa sidang III tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Barat, menandai langkah awal pembahasan anggaran yang akan menjadi landasan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Dalam pidatonya, Nanang Adriani menjelaskan bahwa RAPBD 2026 dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan peluang yang ada di Kutai Barat. Fokus utama anggaran ini adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan.
“Penyampaian rancangan APBD ini menggambarkan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD untuk terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh Kutai Barat,” ujar Nanang, Rabu (8/10/2025)
Ia juga menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi tahap penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat arah pembangunan menuju tercapainya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.
Dalam rancangan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,81 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, total belanja daerah pada tahun 2026 direncanakan mencapai Rp3,51 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari belanja operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp701,85 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp5 miliar.
“Kami berkomitmen agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat,” tegas Nanang
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 ini selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan DPRD untuk memperoleh persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Nanang berharap, pembahasan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kutai Barat, perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta insan pers. Suasana berlangsung khidmat dan penuh antusiasme, menunjukkan komitmen seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Kutai Barat yang lebih baik.
Setelah penyampaian nota pengantar ini, tahapan selanjutnya adalah pembahasan detail RAPBD oleh komisi-komisi di DPRD. Diharapkan, seluruh proses dapat selesai tepat waktu sehingga APBD 2026 dapat segera diimplementasikan pada awal tahun mendatang.
Dengan semangat kebersamaan, Kutai Barat optimis menyongsong tahun 2026 dengan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Kutai Barat.(Adv/Kr)
