FRASA.ID, KUTAI BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah efektivitas program beasiswa yang selama ini berjalan.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait program beasiswa yang dinilai kurang tepat sasaran. Banyak lulusan yang dibiayai APBD untuk kuliah di luar Kalimantan Timur, khususnya Pulau Jawa, ternyata kesulitan bersaing dan mengaplikasikan ilmunya di Kubar.
“Kami melihat bahwa selama ini program beasiswa di Kutai Barat belum sepenuhnya efektif. Anak-anak kita yang dikirim ke luar daerah, setelah lulus, banyak yang ilmunya tidak терakai di daerah sendiri,” ujar Ridwai saat diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Seno Aji menjelaskan program unggulan Pemprov Kaltim, yaitu “Gratispol” (Gratis Sekolah dan Kuliah). Program ini memberikan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang berkuliah di Kaltim. Seno Aji sependapat dengan kekhawatiran DPRD Kubar bahwa lulusan lokal lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja di Kaltim, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan sawit.
“Kami sengaja membatasi beasiswa ke luar Kaltim karena lulusan lokal dari Unmul dan ITK lebih siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri kita,” tegas Seno Aji.
Saat ini, program Gratispol baru mencakup mahasiswa semester 1 di 52 universitas mitra. Namun, Wagub memastikan bahwa pada anggaran murni 2026, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran untuk membebaskan UKT seluruh mahasiswa Kaltim dari semester 1 hingga semester 8.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap memberikan beasiswa untuk kuliah di luar daerah, namun dengan fokus pada dua profesi yang sangat dibutuhkan, yaitu dokter dan guru. Kaltim masih kekurangan sekitar 1.200 tenaga dokter dan kesehatan. Penerima beasiswa ini akan diikat dengan perjanjian dinas agar kembali bekerja di Kaltim setelah lulus.
“Jika mereka tidak kembali, kami akan menagih kembali biaya pendidikan yang telah dikeluarkan,” tegas Seno Aji.
Selain isu pendidikan, pertemuan tersebut juga membahas progres pembangunan infrastruktur jalan Kubar-Mahakam Ulu yang ditargetkan selesai pada tahun 2027, serta rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Kubar yang masih menunggu kepastian lahan.(Adv/Kr)
