SANGATTA — Sosialisasi Ormas yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur berlangsung penuh pesan penting dari Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi.
Di hadapan perwakilan berbagai organisasi, ia menyoroti maraknya tindakan premanisme yang berlindung di balik nama Ormas dan meminta Kutai Timur tetap waspada agar kejadian serupa tidak terjadi di daerah.
Suasana pertemuan yang semula formal berubah lebih tegas ketika Wabup mulai menyampaikan peringatan mengenai penyimpangan peran organisasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa Ormas seharusnya menjadi penguat stabilitas, bukan sumber keresahan.
“Kita lihat sendiri di media, pemerintah sedang gencar berhadapan dengan ormas-ormas berkedok preman di Sumatera,” ujarnya pada Selasa (18/11/2025).
Mahyunadi menegaskan bahwa Kutai Timur tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok yang mencoba membawa praktik serupa.
Ia meminta seluruh peserta melaporkan jika ada tanda-tanda Ormas keluar dari jalur ideologi negara.
“Kalau ada bayangan atau indikasi Ormas keluar dari ideologi negara, segera laporkan kepada pihak berwajib,” katanya.
Wabup kemudian mengingatkan kembali hak dan kewajiban dasar sebuah Ormas.
Hak untuk dilindungi dan terlibat dalam pembangunan memang ada, namun kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jauh lebih besar.
“Ormas lahir dari masyarakat, bukan elite. Karena itu punya tanggung jawab moral,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Ormas harus berdiri di atas empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pelanggaran terhadap nilai-nilai ini sama saja dengan mengkhianati jati diri bangsa.
“NKRI harga mati,” tegasnya.
Mahyunadi juga memperingatkan bahaya provokasi dan penyebaran informasi palsu.
Di era digital, narasi menyesatkan dapat menyulut konflik dengan cepat, terutama jika beredar melalui kanal organisasi yang dipercaya masyarakat.
“Provokasi dapat membelah bangsa, apalagi di era media sosial seperti sekarang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengapresiasi langkah Kesbangpol Kutim yang aktif memberikan pembinaan dan memperkuat pemahaman hukum bagi Ormas.
Sosialisasi rutin disebut mampu menyamakan persepsi dan mencegah organisasi melanggar aturan.
“Kegiatan ini menambah pemahaman kita semua,” ujarnya.
Selain aspek ideologis, Mahyunadi turut menyinggung pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana organisasi.
Ia menegaskan bahwa Ormas boleh menerima dana hibah maupun CSR, namun harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ormas bisa menerima hibah atau CSR, asal jelas dan akuntabel,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa kesehatan organisasi masyarakat akan berdampak langsung pada kesehatan sosial daerah.
Ia ingin Ormas menjadi contoh positif bagi lingkungannya.
“Kalau Ormas sehat, masyarakat juga sehat. Ini pondasi ketertiban daerah,” pungkasnya. (ADV)
