SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali memperkuat komitmennya dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan.
Dalam sambutannya pada Program Rencana Aksi Daerah Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek), Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa program Cap Jempol harus menjadi garda terdepan dalam menemukan dan menangani anak putus sekolah.
Program tersebut sebenarnya sudah lama dicanangkan, namun belum berjalan optimal.
Karena itu, Bupati meminta Dinas Pendidikan khususnya Bidang Pendidikan Masyarakat untuk memastikan Cap Jempol kembali berfungsi sebagai sistem deteksi dini di tingkat desa dan kelurahan.
“Cap Jempol itu sudah kita canangkan sejak lama dan tidak ada alasan untuk tidak dijalankan karena ini gratis untuk masyarakat,” ujarnya pada Jumat (21/11/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh anak yang sudah terlanjur tidak sekolah harus segera diarahkan ke pendidikan luar sekolah sebagai jalur alternatif.
Menurutnya, intervensi harus dilakukan cepat dan menyentuh keluarga secara langsung.
Dalam arahan tersebut, Ardiansyah juga memberi perhatian besar pada peran ketua RT.
Baginya, keberhasilan Cap Jempol tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di dinas, tetapi juga oleh kemampuan RT sebagai pihak terdekat yang memahami kondisi warganya.
Ketua RT, katanya, mengetahui siapa saja anak yang tidak sekolah, siapa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan siapa yang membutuhkan pendampingan.
Karena itulah ia meminta agar program anggaran RT sebesar Rp 250 juta bisa diarahkan untuk mendukung pendataan dan penanganan pendidikan.
Program RT tersebut merupakan bagian dari strategi lebih besar pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan, pendidikan, hingga stunting.
Ardiansyah menilai bahwa kolaborasi antara Dinas Pendidikan, DPMD, dan ketua RT akan membentuk sistem pengawasan yang kuat dan menyeluruh.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus anak tidak sekolah tidak selalu disebabkan faktor biaya, tetapi sering muncul karena daya tampung sekolah formal yang terbatas.
Untuk itu, pemerintah daerah memberikan insentif kepada guru swasta sebagai upaya meringankan beban orang tua.
Bupati kembali menekankan bahwa Cap Jempol harus menjadi pintu pertama dalam membantu anak-anak kembali ke jalur pendidikan.
“Ini adalah upaya memastikan program berjalan dan betul-betul bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis komunitas dan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap tidak ada lagi anak di Kutai Timur yang terlewat dari perhatian sistem pendidikan. (ADV)
