FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam melakukan penyesuaian kebijakan fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 demi memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kukar dalam Rapat Paripurna, Jumat (7/11/2025), di Gedung DPRD Kukar.
Rendi menyampaikan apresiasi atas berbagai catatan dan saran yang diberikan sebagai wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merancang kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.
“Masukan dari seluruh fraksi menjadi bahan bakar penting bagi kami untuk memastikan RAPBD 2026 benar-benar selaras dengan RKPD dan kepentingan masyarakat Kukar,” ucap Rendi.
Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penurunan pendapatan yang diproyeksikan Rp 7,35 triliun, Rendi menyebut hal ini dipicu penyesuaian dana transfer pemerintah pusat. Ia memastikan pemerintah akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah hingga mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama lintas instansi dan kementerian.
Pemerintah juga menyambut baik pandangan Fraksi Golkar yang menilai arah kebijakan fiskal masih sejalan dengan RPJMD 2021–2026. Pemkab Kukar, kata Rendi, akan memperkuat digitalisasi perpajakan dan berkolaborasi dengan perbankan serta platform pembayaran digital.
“Kami tetap berhati-hati dalam pembiayaan. Tidak bergantung pada utang daerah dan lebih mengutamakan efisiensi serta peningkatan pendapatan baru,” tegasnya.
Kurangi Ketergantungan Transfer Pusat
Rendi sependapat dengan Fraksi Gerindra bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi, mencapai 89 persen. Untuk itu, belanja akan diarahkan lebih produktif, khususnya pada sektor dasar dan pemberdayaan ekonomi desa.
Ia juga menyetujui rekomendasi Gerindra terkait perencanaan yang realistis dan penguatan akuntabilitas anggaran demi mendorong efektivitas belanja publik.
Prioritas Kesejahteraan dan Energi Terbarukan
Kepada Fraksi PKB, Rendi menegaskan komitmen peningkatan kualitas serapan anggaran melalui percepatan perencanaan dan eksekusi program sejak awal tahun.
“Fokus kami tetap pada kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Rendi.
Ia turut merespons dukungan PKB terhadap peningkatan target PAD hingga 15 persen serta penguatan anggaran energi bersih menuju target nasional 23 persen pada 2026.
Pendapatan Turun, Kebijakan Tetap Pro-Masyarakat
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi NasDem yang menyoroti turunnya proyeksi pendapatan dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 7,35 triliun, Rendi menjelaskan bahwa perbedaan angka tersebut dikarenakan tidak adanya Silpa signifikan seperti pada APBD Perubahan 2025.
“Pendapatan disusun dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan pagu indikatif transfer pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa meski pendapatan menurun, program-program pro-rakyat tetap menjadi prioritas utama, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, padat karya, dan peningkatan layanan publik lintas sektor organisasi perangkat daerah.
Rendi juga menyambut usulan NasDem mengenai penguatan potensi PAD baru melalui perusahaan daerah. Pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan kajian intensif dan penyiapan regulasi pendukung.(adv/prokomkukar)
