FRASA.ID, KUTAI BARAT– Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2025 pada hari ini, Senin 20 Oktober 2025, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, beserta jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta seluruh anggota BPK dari berbagai kampung di Kutai Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPK dalam pemerintahan kampung.
“BPK memiliki posisi strategis sebagai perwakilan masyarakat. Tidak hanya sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga vital dalam membahas peraturan kampung dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan pemahaman atas tugas dan fungsi BPK, menyelaraskan program pembangunan kampung dengan kebijakan pemerintah kabupaten, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kampung.
Bupati Frederick Edwin juga menyoroti komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam penguatan kapasitas kelembagaan BPK.
“Salah satu bentuk nyata adalah rencana peningkatan gaji dan tunjangan Petinggi, Aparat Kampung, Anggota BPK, serta operasional RT pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan Pemerintah Kampung dalam membangun Kutai Barat yang semakin maju dan berdaya saing, tanpa kehilangan jati diri, adat, dan budaya.
Acara Rakor BPK ini secara resmi dibuka oleh Bupati Frederick Edwin, menandai dimulainya serangkaian diskusi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan kampung di seluruh Kutai Barat.(Adv/Kr)
