FRASA.ID, SAMARINDA- DPRD Kalimantan Timur mengapresiasi upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan agenda Gebyar Pajak Daerah menjadi inovasi Bapenda yang patut diacungi jempol.
Agenda tersebut sekaligus dirangkai dengan peluncuran Aplikasi Elektronik SKPD yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa kertas.
“Salah satu inovasi dari Gebyar Pajak Kaltim, yakni peluncuran Aplikasi Elektronik SKPD. Ini keren dan patut diberikan jempol,” katanya, Senin (31/7/2023).
Inovasi layanan pemerintah seperti dilakukan Bapenda Kaltim, menurut Nidya, akan memudahkan pencapaian target pendapatan daerah selain peluang peningkatan pendapatan.
Nidya mengatakan inovasi layanan itu juga akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kaltim secara luas.
Gelaran Gebyar Pajak Daerah Tahun 2023 di Kaltim, lanjut Nidya, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak.
“Dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan dukungan dari semua pihak,” kata Politisi Partai Golkar itu.
“Semoga target pendapatan daerah dapat tercapai dan pembangunan di Kaltim berjalan dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” sambungnya.
Nidya mengatakan Kalimantan Timur sedang berupaya menarik pendapatan dari pajak alat berat (PAB) dan pajak kendaraan alat berat dari perusahaan, terutama pada industri pertambangan.
Upaya penarikan pendapatan dari pajak alat berat itu dalam pembahasan Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Kaltim, terutama mengenai regulasi terkait dengan hal tersebut.
“Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) PDRB itu diharapkan segera rampung sehingga dapat diimplementasikan secepat mungkin” katanya.
Sebelumnya, Gebyar Pajak Daerah tahunan diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur (Kaltim) dan dibuka di Balikpapan.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim beserta jajaran pemerintah provinsi, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, dan Ketua Pansus Pembahas Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kaltim Sapto Setyo Pramono. (Adv/dprdkaltim/2)
