FRASA.ID,TENGGARONG-Memanasnya polemik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren di DPRD Kutai Kartanegara mendapat respons langsung dari Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
Aulia menilai tudingan yang menyebut pemerintah daerah tidak berpihak kepada pesantren tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang melontarkan kritik untuk melihat rekam jejak Pemkab Kukar dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pondok pesantren.
“Saya berani menjamin, saya lebih sering datang ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” kata Aulia saat dimintai tanggapan, Selasa (12/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar melontarkan ultimatum kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna, Senin (11/5/2026). Melalui anggotanya, Andi Faisal, PDIP menyebut siap memboikot kebijakan bupati dan wakil bupati apabila Raperda Pesantren tak segera diparipurnakan.
Menanggapi ancaman itu, Aulia menegaskan hubungan pemerintah daerah dengan kalangan pesantren selama ini berjalan baik. Ia mencontohkan keterlibatannya dalam berbagai agenda keagamaan bersama organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, hingga LDII.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pesantren juga dibuktikan lewat program bantuan bagi santri yang telah berjalan di Kukar.
“Sekarang ada program bantuan biaya hidup untuk 2.662 santri sebesar Rp250 ribu per bulan,” ujarnya.
Aulia mengaku heran jika masih ada anggapan pemerintah daerah tidak memberi perhatian kepada pesantren. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
“Kalau ada masukan, silakan dikaji bersama. Tapi jangan sampai membuat kegaduhan di masyarakat,” katanya.
Ia pun mengingatkan semua pihak agar menjaga situasi daerah tetap kondusif dan tidak menggiring isu pesantren menjadi komoditas politik menjelang kontestasi mendatang.
“Gunakan energi untuk membangun daerah. Jangan hal-hal kecil terus digoreng-goreng, apalagi Pilkada masih jauh,” tegasnya.
