DiskopUKM Kukar Petakan 40 Ribu Lebih UMKM, Verifikasi Lapangan Terus Dikebut

FRASA.ID,TENGGARONGDinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara mulai memetakan potensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Berdasarkan pendataan awal melalui sistem aplikasi internal sejak pertengahan 2025, tercatat sebanyak 40.761 UMKM tersebar di seluruh kecamatan.

Data tersebut dihimpun selama kurang lebih enam bulan oleh tim Tenaga Ahli yang ditugaskan melakukan input dan pengumpulan informasi pelaku usaha. Hasil rekapitulasi sementara itu kemudian dipublikasikan sebagai gambaran awal kondisi UMKM di daerah.

Baca juga  Banjir Rendam 18 Desa di Tabang Kukar, Ketinggian Air Capai Dua Meter

Kepala Bidang Pengembangan UKM, Santi Effendi, menjelaskan bahwa angka puluhan ribu tersebut belum dapat dijadikan rujukan akhir. Menurutnya, tahap selanjutnya adalah memastikan kesesuaian antara data di aplikasi dan kondisi riil di lapangan.

“Ini masih data dasar. Kami ingin memastikan mana yang benar-benar aktif, mana yang sifatnya musiman,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Baca juga  567.000 Lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Tiba di Gudang KPU Kukar

Sejauh ini, sekitar 1.000 pelaku usaha telah melalui proses verifikasi langsung. Tahapan ini dinilai krusial agar pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat sebelum menggulirkan program pembinaan dan dukungan usaha pada 2026.

DiskopUKM mencatat, tidak semua UMKM beroperasi secara rutin sepanjang tahun. Sebagian di antaranya hanya aktif pada periode tertentu, seperti bulan Ramadan atau saat berlangsungnya agenda budaya dan kegiatan masyarakat.

Baca juga  HEBAT! Peningkatan Investasi PMDN Kutai Kartanegara Tertinggi di Kaltim

Dari hasil pemetaan sementara, Kecamatan Tenggarong menjadi wilayah dengan jumlah pelaku usaha terbanyak, diperkirakan mencapai sekitar 4.000 unit usaha.

Ke depan, pembaruan dan pemutakhiran data akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah menargetkan seluruh UMKM yang benar-benar aktif dapat teridentifikasi dengan jelas sehingga program penguatan ekonomi kerakyatan dapat disusun lebih tepat sasaran.(*)

Bagikan: