Kolaborasi dengan Perusahaan, Solusi Kecamatan Marangkayu Turunkan Stunting

FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA- Persoalan stunting menjadi salah satu perioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk diselesaikan.

Berbagai upaya yang dilakukan pun tidak sia-sia dan membuhkan hasil. Pada tahun 2023 ini, penurunan stunting itu ditunjukan di Kecamatan Marangkayu.

Pemerintah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pun memberikan apresiasi terhadap langkah positif sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Beberapa perusahaan tersebut antara lain PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Baca juga  Pemkab Kukar Terima 803 Paket Sembako Dari SKK Migas dan KKKS Untuk Masyarakat yang Membutuhkan

Kedua perusahaan itu dinilai memiliki program yang positif seperti melakukan pembagian makanan atau asupan bergizi bagi masyarakat.

Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengklaim bahwa kasus stunting di wilayahnya telah mengalami penurunan berkat kolaborasi berbagai pihak.

Ia mengakui bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan sektor swasta, seperti perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu, berdampak pada penurunan stunting.

Baca juga  Aceh Barat Tiru Aturan Ketenagakerjaan di Kutai Kartanegara

“Alhamdulillah, masalah stunting di Kecamatan Marangkayu mengalami penurunan,” ungkap Ambo Dalle, Jumat (13/10/2023).

Dukungan yang diberikan mencakup upaya pemenuhan gizi masyarakat Marangkayu, terutama di wilayah operasi mereka setiap bulan.

Misalnya, PHKT memberikan makanan, seperti telur dan gizi lainnya secara langsung kepada warga. Bantuan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di kantor kecamatan dan dibawa langsung ke sekolah-sekolah.

Baca juga  Hasil Survei CSI: 80,92 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Edi-Rendi Pimpin Kukar

Upaya ini terus dilakukan secara rutin oleh perusahaan migas tersebut sesuai arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah, untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Pengendalian kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Serta berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS,” tandasnya. (Advetorial)

Bagikan: