FRASA.ID, TENGGARONG— Penolakan terhadap kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) dari luar daerah kembali mencuat di Kutai Kartanegara. Aliansi organisasi masyarakat (ormas) lokal menegaskan sikap tegas menolak keberadaan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di wilayah tersebut.
Ketua DPC Remaong Kutai Menamang (RKM) Tenggarong, Moch Saddam Jordi, menyatakan bahwa penolakan terhadap ormas luar sebenarnya telah disuarakan sejak beberapa tahun terakhir dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat.
“Kami sudah lama menyampaikan sikap ini, termasuk merujuk pada titah Kesultanan. Intinya, ormas lokal sudah cukup dan mampu berkontribusi untuk daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran ormas dari luar dinilai tidak relevan dengan kebutuhan daerah, terlebih jika tidak menunjukkan penghormatan terhadap nilai adat dan budaya setempat. Ia membandingkan dengan organisasi seperti Pemuda Pancasila yang dinilai telah lama beradaptasi dan menghargai kearifan lokal.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan terhadap Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu yang dinilai belum memiliki kejelasan arah serta tidak menunjukkan penghormatan terhadap budaya Kutai.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti proses deklarasi GRIB yang disebut berlangsung di gedung DPRD Kukar tanpa sepengetahuan ormas lokal. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan, mengingat fasilitas negara disebut digunakan untuk kepentingan ormas luar.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Ormas lokal yang jelas kontribusinya justru tidak mendapat ruang seperti itu,” katanya.
Aliansi ormas daerah juga mempertanyakan legalitas GRIB di tingkat kabupaten. Hingga kini, mereka mengaku belum melihat dokumen resmi yang menjadi dasar operasional organisasi tersebut di Kukar.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa kehadiran GRIB di wilayah tersebut tidak lepas dari kepentingan tertentu, terutama terkait potensi sumber daya alam serta posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pihak RKM menegaskan akan mengambil langkah tegas jika masih ditemukan aktivitas GRIB di wilayah Kukar. Mereka juga mengingatkan pihak-pihak yang dianggap melindungi keberadaan organisasi tersebut.
“Kesepakatan masyarakat sudah jelas. Jika masih ada yang menjalankan aktivitas, kami siap bersikap tegas,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak GRIB terkait penolakan tersebut.
