FRASA.ID, SAMARINDA- Persoalan di Kota Samarinda saat ini dinilai sangat pelik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono.
Ia mengaku saat ini seringkali mendapat aduan dari masyarakat terkait dengan infrastruktur, PDAM, listrik,drainase, beasiswa, lampu penerangan jalan umum dan lain sebagainya.
“Saya pikir ini masalah bersama, dari tahun ke tahun harusnya pemerintah segera membantu dan menyelesaikan semua persoalan yang dialami masyarakat,” ujarnya, di Jalan Sultan Sulaiman Gang H Salman Rt 10, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Sabtu (28/10/2023)
Permasalahan yang harus diprioritaskan yakni soal listrik dan penyaluran air bersih. Sebab, dua persoalan ini adalah kategori kebutuhan dasar yang punya pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak.
“Jadi saya pikir listrik dan air bersih dulu yang harus dipenuhi. Kalau masalah jalan umum ya memang membutuhkan semenisasi dan lain sebagainya, drainase juga masalah umum. Tapi yang paling penting adalah air bersih dan listrik,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Rata-rata di daerah pegunungan, masih belum terjangkau PDAM. Sehingga, mengakibatkan kebutuhan air bersih tidak tersalur dengan merata pada masyarakat. Politikus Golkar itu pun meminta PDAM untuk menjangkau lebih banyak daerah-daerah dataran tinggi dengan sistem yang lebih canggih lagi.
“Sambutan, Palaran, DI Panjaitan dan banyak daerah gunung lainnya yang belum teraliri air, memang PDAM-nya belum terjangkau sampai sana. Makanya kita berharap PDAM segera menindaklanjutinya,” terangnya.
Pria kelahiran Madiun ini pun meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera melakukan skrining lalu memverifikasi seluruh daerah-daerah yang belum teraliri air bersih.
“Kita mau ada proses verifikasi dan skrining lah ya, kira-kira mana saja daerah-daerah yang belum terailiri air. Proses ini penting, karena banyak dari mereka yang masih beli tandon,” tegas Anggota DPRD Kaltim Dapil Kota Samarinda ini.
“Kita akan membantu PDAM supaya bisa mensupport kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bisa segera menurunkan dana-dana bantuannya untuk masyarakat kita,” sambung Bendahara DPD Golkar Kaltim itu. (Advertorial)
