FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengarahkan pembangunan desa melalui pengembangan kawasan yang saling terhubung. Pendekatan ini bertujuan agar potensi ekonomi di setiap desa tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk kekuatan ekonomi yang saling mendukung.
Melalui program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, pemerintah menyiapkan target dukungan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap kawasan perdesaan. Saat ini, terdapat enam kawasan yang telah terbentuk dengan kebutuhan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp600 miliar apabila target tersebut dapat direalisasikan sepenuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan setiap kawasan terdiri atas sekitar 10 hingga 12 desa. Pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki, seperti pertanian, peternakan, maupun pariwisata.
Menurutnya, konsep kawasan memungkinkan sejumlah desa mengembangkan sektor yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu arah pembangunan. Dengan begitu, desa-desa dapat saling melengkapi dalam membangun aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Konsepnya nanti, kami melihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan OPD di suatu kawasan. Kegiatan itu akan menjadi bagian dari perhitungan anggaran Rp100 miliar per kawasan,” ujar Arianto.
Ia menegaskan, target anggaran tersebut tidak seluruhnya harus berasal dari program baru. Pemerintah akan menghitung berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) di kawasan terkait sebagai bagian dari dukungan pembangunan terpadu.
Dengan pola tersebut, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan sektor ekonomi unggulan dapat diselaraskan. Koordinasi lintas OPD menjadi penting agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan memberikan dampak terhadap pengembangan kawasan secara menyeluruh.
Selama ini, dukungan pembangunan masih memanfaatkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD serta bantuan keuangan lainnya. Salah satu contohnya melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp1 miliar yang pernah diberikan kepada Desa Perjiwa Tunggal untuk mendukung sejumlah fasilitas yang direncanakan.
Arianto menyebutkan, pengembangan kawasan secara terpadu akan terus dimatangkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah ingin memastikan target dukungan Rp100 miliar per kawasan dapat diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terkoordinasi.
“Sekarang pengembangan kawasan masih mengandalkan anggaran yang ada di masing-masing OPD. Ke depan, ketika kemampuan APBD sudah memadai, seluruh OPD yang terlibat dalam satu kawasan akan diarahkan untuk mendukung pengembangannya dengan total anggaran yang ditargetkan Rp100 miliar,” jelasnya.
Pemkab Kukar berharap skema tersebut dapat mulai diterapkan tahun depan atau dalam dua tahun mendatang, menyesuaikan kondisi fiskal daerah. Melalui pengembangan berbasis kawasan, pemerintah menargetkan potensi desa dapat dikelola lebih terarah sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan.(adv/diskomkukar)
