FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 miliar untuk rehabilitasi Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Adapun lokasi MPPA Kukar terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Diketahui, MPPA yang dibentuk DP3A Kukar merupakan yang pertama di Indonesia. Yang mana nanti bertugas untuk menampung laporan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
“Iya itu anggaran sebesar Rp7, 2 miliar kita ingin itu anggaran dialihkan ke MPPA untuk renovasi nya, ” ungkap Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto, pada Selasa (7/5/2024).
Bambang mengatakan nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan sejumlah fasilitas. Dan pembangunannya paling tidak bisa dilaksanakan di tahun depan.
“Sekarang masih diatur perencanaannya untuk di perubahan. Makanya perlu dilakukan rapat dengan BPKAD, Bappeda dan Dinas PU, ” sebutnya.
Diketahui pembangunan Mall Pelayanan Perempuan dan Anak memang sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan mereka dapat mendapatkan bantuan dan dukungan yang memadai secara holistik, mulai dari pelayanan medis, konseling psikologis, hingga pendampingan hukum.
Keberadaan MPPA juga dapat menjadi langkah preventif dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual di masa depan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Selain itu, MPPA juga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para korban untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan dari sesama korban, dan memulai proses pemulihan secara menyeluruh.
Dengan mendukung pembangunan dan pengoperasian MPPA, pemerintah dan masyarakat setempat menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan bagi semua warga, khususnya perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Semoga MPPA ini dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi daerah lain dalam upaya melindungi dan melayani mereka yang membutuhkan.
