FRASA.ID, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mendukung program pemantauan wilayah setempat (PWS) dengan memperbanyak kader Posyandu di setiap RT.
Mengikuti perkembangan zaman yang ada, posyandu di setiap RT saat ini sudah tidak lagi terpisah sesuai dengan jenjang umur misalnya Posyandu lansia sendiri, Posyandu balita sendiri, dan lainnya.
Akan tetapi dijadikan satu dan menjalankan semua kegiatan secara bersamaan mulai dari ibu hamil hingga lansia, hal tersebut merupakan korelasi tersendiri dengan program PWS yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
“Saat ini kami melakukan pemantauan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita serta keluarga berencana di tingkat paling bawah atau posyandu sesuai dengan program PWS dari Kemenkes RI,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Bahrani Hasanal, Rabu (20/11/2024).
Ia juga menjelaskan, adanya tantangan tersendiri bagi Dinkes Kutim dimana dari 141 desa maupun kelurahan yang ada di Kutai Timur, jumlah posyandu yang aktif hanya 300an unit saja, padahal untuk menjalankan program PWS maka kebutuhannya adalah 1 posyandu 1 RT.
Tak hanya itu, upah bagi kader Posyandu di Kutai Timur saat ini masih jauh dari layak sebab masih sangat kecil dan tidak merata alias berbeda-beda di setiap desa, bahkan ada yang hanya diupah Rp 200 ribu saja.
Oleh sebab itu, Dinkes Kutim saat ini mengambil langkah dengan membentuk posyandu di setiap RT dan akan diisi oleh kader minimal 2 orang dan ada tenaga kesehatan yang mendampingi.
“Minimal mereka para kader posyandu bisa mendapat upah yang layak minimal Rp 500 ribu, nanti diseragamkan di seluruh Kutim, selain itu untuk nakes pendamping kita kasih upah minimal UMK, jadi kita juga membuka peluang tenaga kerja,” terangnya.
Ia berharap dengan adanya kesejahteraan yang diterapkan oleh Dinkes Kutim maka partisipasi dalam membuka peluang lapangan pekerjaan untuk menjemput bonus demografi di tahun 2045 mendatang bisa terlaksana.
“Jangan sampai kita justru mendapat bencana demografi karena tidak ada lapangan pekerjaan, padahal informasinya bonus demografi itu diperuntukkan bagi yang berusia produktif berjumlah 2 kali lipat,” tutupnya. (Adv)
