FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis untuk memperkuat lini pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Sebanyak 58 pejabat administrator dan pengawas secara resmi dilantik untuk mengisi berbagai pos penting di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pelantikan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (18/09/2026).
Langkah mutasi dan pelantikan ini tidak hanya sekadar mengisi kekosongan birokrasi, melainkan difokuskan sebagai upaya taktis dalam merespons berbagai persoalan mendesak di lapangan.
Terlebih lagi, wilayah Kutai Kartanegara saat ini tengah dihadapkan pada tantangan lingkungan yang membutuhkan koordinasi cepat dan terpadu.
Mulai dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga krisis air bersih yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam arahannya menegaskan bahwa penempatan pejabat baru ini diprioritaskan di wilayah kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, dinamika persoalan di lapangan menuntut adanya alur komunikasi dan koordinasi yang ringkas serta responsif antara pemerintah kabupaten dengan perangkat wilayah di bawahnya.
“Ya, hari ini kita melakukan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagian besar yang kita lantik adalah pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan karena mengingat kondisi hari ini penanganan di lapangan membutuhkan koordinasi yang cepat dari pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa dan kelurahan,” ujar Aulia Rahman Basri usai prosesi pelantikan.
Ia juga menekankan bahwa esensi utama dari pengisian jabatan ini adalah memastikan roda pemerintahan di tingkat lokal dapat berjalan tanpa hambatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Jadi kepentingan pelantikan hari ini adalah bagaimana pejabat-pejabat administrator dan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan itu bisa terisi,” tambah Politikus Gerindra tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, memaparkan secara rinci komposisi pejabat yang dilantik pada hari tersebut.
Berdasarkan data kepegawaian, total terdapat 58 aparatur sipil negara yang menerima amanah baru, yang terbagi ke dalam dua kategori jabatan struktural.
“Tadi yang dilantik ada 58 orang, administrator 5 orang, untuk pengawas 53 orang,” kata Rendra yang merupakan mantan Camat Anggana.
Rendra mengamini pernyataan Bupati Kukar, bahwa penempatan masif di wilayah kecamatan dan kelurahan ini erat kaitannya dengan kondisi darurat lingkungan dan infrastruktur dasar yang sedang ditangani oleh pemerintah daerah saat ini.
Kehadiran para pejabat baru diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan eksekusi program di lapangan.
“Ya tentunya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan pelantikan hari ini memang kita fokuskan untuk kecamatan dan kelurahan. Karena kita tahu sendiri saat ini di wilayah itu terkait dengan kebakaran hutan maupun krisis air bersih ya,” jelasnya.
Dengan telah dilantiknya puluhan pejabat baru ini, Pemkab Kukar menginstruksikan agar mereka tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi.
Para pejabat tersebut diminta agar langsung turun tangan, memahami peta kerawanan wilayah masing-masing, serta mengambil alih kendali penanganan di lapangan demi kepentingan masyarakat luas.
“Jadi memang dengan adanya mutasi hari ini para pejabat yang sudah dilantik cepat langsung menyesuaikan dan mengambil alih di lapangan tentunya,” pungkas Rendra. (adv/diskominfokukar)
