FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai merancang langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas dan pertambangan.
Keseriusan ini tampak dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, yang digelar pada Kamis (13/3/2025) di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar.
Dalam forum ini, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menekankan bahwa diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan kemandirian fiskal.
Ia menyoroti perlunya evaluasi kebijakan dan optimalisasi sektor non-migas, termasuk pengelolaan aset daerah dan peningkatan pajak daerah.
“Kita harus sadar bahwa ketergantungan terhadap DBH migas memiliki risiko besar. Jika tidak dari sekarang, Kukar akan sulit mandiri secara fiskal di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu mencari sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan,” tegas Sunggono.
Salah satu strategi utama yang dibahas dalam forum ini adalah optimalisasi aset daerah serta peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sunggono menyoroti bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal, termasuk sektor usaha seperti rumah walet dan lahan produktif yang selama ini kurang teradministrasi dengan baik.
“Regulasi yang ada harus dievaluasi agar benar-benar efektif dalam mendorong pendapatan daerah. Kita harus pastikan tidak ada kebocoran pajak dan aset daerah dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” katanya.
Selain itu, sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian utama. Sunggono meminta agar program yang disusun lebih berbasis data dan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasinya bisa lebih tepat sasaran.
Dalam upaya diversifikasi pendapatan, forum ini juga membahas pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kukar.
Sunggono menekankan bahwa Kukar memiliki banyak potensi selain migas yang dapat dikembangkan, seperti wisata alam, budaya, dan sektor maritim.
Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh pihak, Kukar dapat membangun sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
“Potensi ekonomi Kukar bukan hanya dari migas. Sektor wisata, pertanian, hingga industri kreatif perlu kita kembangkan agar menjadi sumber pendapatan baru yang stabil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bapenda Provinsi Kaltim, BPKAD Kukar, akademisi, serta OPD terkait.
Tujuannya adalah memastikan adanya sinkronisasi program, menjaring aspirasi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran.
Dari forum ini, diharapkan muncul dokumen rekomendasi dan rencana aksi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar di masa depan.
Dengan strategi yang matang dan komitmen kuat, Kukar berpeluang besar untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sektor migas dan menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri serta berdaya saing tinggi. (adv/diskominfokukar)
