FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Lonjakan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak terlepas dari peran generasi muda.
Bonus demografi yang terjadi di Kukar menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka partisipasi pemilih dibandingkan Pilkada sebelumnya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Muchammad Amin, menyatakan bahwa edukasi politik bagi pemilih pemula, terutama pelajar, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menggunakan hak suara.
Jika sebelumnya pendidikan politik lebih sering dilakukan melalui komunitas tertentu, kini KPU mengubah strategi dengan menyasar pelajar secara langsung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Sosialisasi yang kami lakukan kali ini lebih difokuskan ke pelajar dan pemilih pemula. Kami ingin menanamkan kesadaran sejak awal, karena kalau mereka sudah datang ke TPS sekali, ke depannya akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, kalau mereka sudah malas sejak awal, itu akan terbawa terus,” ujar Amin, Jumat (17/1/2025).
Selain menyasar pemilih muda, KPU Kukar juga menerapkan perubahan metode dalam sosialisasi. Jika sebelumnya hanya sebatas memberikan informasi tentang tahapan pemilu dan pentingnya memilih, kali ini KPU menerapkan pendekatan berbasis komunitas.
Pemilih tidak hanya diajak datang ke TPS, tetapi juga didorong untuk mengajak orang-orang di sekitar mereka.
Amin menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan demokrasi sejak dini agar generasi mendatang lebih siap dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Metode ini kami terapkan untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Harapannya, generasi berikutnya sudah lebih sadar dan aktif dalam kegiatan demokrasi,” tambahnya.
Meskipun strategi baru ini cukup efektif, KPU Kukar tetap menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh pemilih pemula. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan pola pikir di kalangan anak muda setelah mereka lulus sekolah.
Menurut Amin, pemilih pemula yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi cenderung lebih mudah diajak untuk terlibat dalam pemilu.
Sebaliknya, mereka yang langsung masuk ke dunia kerja lebih sulit untuk dilibatkan, karena orientasi mereka sudah fokus pada aspek finansial.
Hal ini juga terlihat dalam proses rekrutmen petugas pemilu di tingkat kelurahan dan desa, seperti PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Banyak calon petugas yang enggan mendaftar karena menganggap honor yang diberikan tidak sebanding dengan pendapatan mereka dari pekerjaan lain.
“Banyak yang lebih memilih bekerja daripada ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu, bahkan untuk sekadar datang ke TPS. Ini menjadi tantangan bagi kami dalam meningkatkan partisipasi mereka,” jelas Amin.
Meski demikian, KPU Kukar tetap optimis bahwa dengan strategi yang terus disesuaikan, partisipasi pemilih akan terus meningkat di masa mendatang.
Bonus demografi yang ada saat ini menjadi peluang besar untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya berdemokrasi dan menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab. (*)
