SANGATTA — Upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kutai Timur terus diperkuat dengan strategi yang lebih langsung dan humanis.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa penanganan ATS tidak bisa hanya bertumpu pada laporan administratif atau rapat-rapat koordinasi.
Menurutnya, memastikan anak kembali ke bangku pendidikan membutuhkan sentuhan lapangan dan dialog langsung dengan keluarga.
“Kalau ada laporan anak tidak sekolah saya siap datang langsung karena persoalan seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan dari kantor,” terangnya pada Jum’at (21/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menceritakan beberapa pengalaman penanganan kasus ATS salah satunya di kawasan Simpang Tiga Sangatta Utara.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebab anak berhenti sekolah sering kali tidak berkaitan dengan biaya, tetapi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kurangnya pengawasan, atau masalah keluarga.
Ardiansyah menekankan bahwa kunjungan rumah menjadi cara paling efektif untuk mengidentifikasi akar permasalahan.
Dari kunjungan tersebut, pemerintah bisa menentukan intervensi yang tepat, mulai dari pemberian perlengkapan sekolah, dukungan biaya, hingga mengarahkan anak masuk ke program pendidikan kesetaraan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh bersikap menunggu. Setiap laporan harus diproses secepat mungkin agar anak tidak terlalu lama berada di luar sistem pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa penanganan ATS bukan sekadar program yang muncul sesaat atau mengikuti momentum acara tertentu. Pendekatan langsung ini harus menjadi pola kerja yang berkelanjutan.
“ATs itu harus dilihat langsung alasannya dulu baru kita tentukan tindakan yang tepat,” terangnya.
Ardiansyah juga berharap pola turun langsung ini dapat membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan hadir di rumah warga, pemerintah menunjukkan bahwa persoalan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan sekolah atau dinas tertentu.
Kehadiran pemerintah di lapangan, menurutnya, adalah bentuk kepedulian yang nyata sekaligus komitmen moral untuk memastikan tidak ada anak Kutai Timur yang kehilangan haknya untuk belajar. (ADV)
