FRASA.ID, SAMARINDA- Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan rapor merah dari Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Hal tersebut disebabkan lantaran serapan anggaran masih dibawah 50 persen.
Tindakan yang dilakukan oleh Pj Gubernur itupun mendapat dukungan oenuh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis.
“Saya setuju Pj Gubernur kasih rapor merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” ucap Ananda Emira Moeis, Senin (1/11/2023).
Ananda Moeis juga mengingatkan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 mencapai angka fantastis sebesar Rp25,32 Triliun. Ini seharusnya menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim ini juga menambahkan bahwa anggaran besar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap pemerintah bisa melihat bahwa kehadiran APBD itu sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tuturnya. (adv/dprdkaltim)
