Program Umrah Pengurus Masjid Kukar Mulai 2027, Pemkab Siapkan Kriteria dan Kuota Merata

FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadwalkan pelaksanaan program umrah bagi penggiat keagamaan pada 2027. Program yang menjadi bagian dari Dedikasi Kukar Idaman Terbaik tersebut telah dialokasikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan program tersebut disiapkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para penggiat keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program pada 2027 akan diawali dengan penyusunan mekanisme dan kriteria penerima. Hal ini dilakukan agar pemberian kesempatan umrah dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran.

Baca juga  Kutim Perketat Keamanan Pangan, Dinkes Siapkan Pendamping Khusus untuk Kawal Penyajian Makanan

“2027 kita kick off, itu sudah teralokasi di bagian Kesra. Teknisnya ini lagi kita susun karena kita mau adanya prinsip keadilan,” ujarnya saat ditemui, pada Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, penentuan kriteria menjadi hal penting agar program tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang telah lama menjalankan pengabdian di bidang keagamaan.

Pemerintah tidak ingin program ini justru memunculkan orang-orang yang baru terlibat dalam kegiatan keagamaan hanya untuk mendapatkan kesempatan berangkat umrah.

Baca juga  Kutim Bidik Pengurangan Sampah Puluhan Ton per Bulan lewat Bank Sampah

Adapun kelompok yang menjadi sasaran program meliputi imam masjid, takmir masjid, bilal atau penjaga masjid (doja), hingga guru mengaji. Seluruh kategori tersebut akan dipertimbangkan melalui kriteria yang saat ini tengah disiapkan Bagian Kesra bersama organisasi dan lembaga keagamaan terkait.

Dalam penyusunannya, Pemkab Kukar akan melibatkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk urusan yang berkaitan dengan pengelolaan masjid, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) untuk aspek pembinaan mengaji, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menaungi koordinasi tersebut.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah dalam program ini bertindak sebagai regulator sekaligus pelaksana. Sementara itu, penyusunan kriteria substantif penerima akan melibatkan langsung para penggiat dan organisasi keagamaan agar mekanisme yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca juga  Disdukcapil Kutai Barat Edukasi Aparatur Kampung di Kecamatan Damai, Dorong Tertib Administrasi Kependudukan

“Jadi pemerintah hanya selaku regulator dan pelaksana, tetapi kriteria substantif itu dibuat oleh para penggiat-penggiat keagamaannya,” jelasnya.

Terkait jumlah penerima, Aulia mengaku belum dapat memastikan kuota yang disiapkan untuk tahun pertama pelaksanaan program tersebut. Namun, ia memastikan distribusi penerima manfaat akan memperhatikan pemerataan di seluruh wilayah Kukar.

“Yang pasti ini merata untuk 20 kecamatan,” pungkasnya.(adv/prokomkukar)

Bagikan: