FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pengelolaan sejumlah destinasi wisata di daerah tersebut. Langkah ini untuk memastikan transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menelusuri potensi kebocoran pendapatan dari sektor pariwisata.
Rendi mengungkapkan, persoalan pengelolaan PAD tidak hanya menjadi perhatian di kawasan Pantai Tanah Merah, Samboja. Ia juga menyoroti sejumlah destinasi wisata lainnya, termasuk Pulau Kumala dan Planetarium Jagad Raya Tenggarong yang menurutnya memiliki capaian PAD relatif rendah.
“Pulau Kumala belum sampai Rp150 juta PAD-nya. Planetarium baru Rp200 juta selama 10 bulan. Saya yakin dengan promosinya saja baru Rp200 juta. Nanti kita sama-sama cek, saya juga penasaran,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).
Ia mengaku ingin turun langsung memeriksa sistem pengelolaan destinasi wisata, termasuk mekanisme penarikan tiket masuk dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pengunjung.
Menurutnya, masyarakat yang membayar tiket masuk seharusnya mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi terhadap daerah. Ia pun mengajak masyarakat mendukung upaya pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata.
“Saya mau sidak langsung kebocoran PAD di Kutai Kartanegara, khususnya sektor wisata dulu. Saya juga kalau masuk bayar. Saya tidak ikhlas kalau uang yang saya bayarkan justru dipakai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Rendi turut menyoroti kondisi kunjungan wisata di Kukar yang dinilainya belum menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Padahal, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas wisata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur semestinya diikuti inovasi pengelolaan, promosi, serta peningkatan jumlah pengunjung. Namun, lemahnya kontribusi PAD membuat pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas investasi yang telah dilakukan.
“Kalau pemerintah sudah mengeluarkan APBD puluhan miliar untuk membangun, tetapi dampak PAD-nya lemah, siapa yang mau terus membangun? Kita bangun, kemudian ditinggalkan. Lalu dikelola siapa? Yang dipikirkan justru keuntungan pribadi, bukan berapa keuntungan untuk Kukar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengelolaan destinasi wisata harus berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat, bukan sekadar keuntungan pihak pengelola. Sebab, keberadaan objek wisata tidak hanya ditujukan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah dan penggerak ekonomi masyarakat.
Melalui rencana sidak tersebut, Rendi berharap tata kelola destinasi wisata di Kukar dapat dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan setiap potensi pendapatan tercatat dengan baik sehingga hasilnya bisa dikembalikan untuk pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas pariwisata daerah.(adv/diskomkukar)
