FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tetap mempertahankan program bantuan bagi masyarakat sektor perikanan meski tengah menghadapi tekanan fiskal. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), sejumlah bantuan produktif seperti bibit, pakan, perahu, hingga mesin ketinting masih disalurkan untuk mendukung aktivitas para pelaku usaha perikanan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan keberlanjutan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga agar anggaran tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kukar mengarahkan perangkat daerah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas, sementara kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung mulai dikurangi.
“Kita lebih memprioritaskan kepada yang berkaitan dengan masyarakat. Program-program kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat kami kurangi atau bahkan kami hilangkan,” kata Muslik di Tenggarong, Senin (28/9/2026).
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran tersebut tidak serta-merta menghentikan dukungan pemerintah terhadap masyarakat perikanan. Bantuan yang menunjang kegiatan produksi dan operasional nelayan maupun pembudidaya ikan tetap menjadi perhatian DKP Kukar.
Sejumlah bantuan yang masih berjalan di antaranya penyediaan bibit dan pakan, serta dukungan sarana penangkapan ikan berupa perahu dan mesin ketinting. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan aktivitas usaha perikanan mereka.
“Dukungan terhadap masyarakat itu tetap berlangsung. Jadi bantuan bibit, bantuan pakan, bantuan perahu, mesin ketinting itu juga masih terus,” ujarnya.
Muslik menyebutkan, penyaluran bantuan ditargetkan terus berjalan hingga penghujung 2026. DKP Kukar berupaya menjaga keberlangsungan program tersebut agar masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh dukungan, meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap belanja anggaran.
Namun, ia belum dapat menyampaikan jumlah keseluruhan bantuan yang telah disalurkan. Hal itu lantaran proses distribusi masih berlangsung dan data penerima maupun realisasi bantuan masih dalam tahap pendataan.
DKP Kukar, lanjut Muslik, menyalurkan bantuan dengan mengacu pada hasil pendataan serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, penyaluran dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para pelaku sektor perikanan.
“Sejauh ini belum selesai dan saya belum memiliki data yang akurat. Tetapi penyalurannya masih berlangsung berdasarkan pendataan,” tandasnya.
Keberlanjutan bantuan tersebut menjadi salah satu langkah Pemkab Kukar dalam menjaga pelayanan publik di tengah tekanan fiskal. Melalui penajaman prioritas anggaran, pemerintah daerah berupaya memastikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap berjalan.(adv/diskominfokukar)
