FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi hak-hak dasar bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), meskipun kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami penurunan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai melantik P3K tahap II di Tenggarong, Jumat (31/10/2025).
Menurut Aulia, saat ini kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan pemberian tambahan insentif secara penuh, termasuk penyaluran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Namun ia menegaskan bahwa hak-hak utama P3K akan tetap diprioritaskan.
“Kita pastikan dulu hak P3K terpenuhi sesuai regulasi. Untuk tambahan insentif, akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Aulia.
Jika di kemudian hari pendapatan daerah kembali membaik, ia menyebut pemerintah siap kembali menambah komponen kesejahteraan bagi para P3K. Hal itu juga telah dibahas bersama unsur pimpinan daerah lainnya.
“Kalau kondisi fiskal mulai pulih, kami bersama DPRD dan Wakil Bupati sudah sepakat untuk memberikan hak tambahan sebagaimana seharusnya,” ungkapnya.
Aulia juga menyoroti persoalan distribusi tenaga kerja di sektor pendidikan dan kesehatan yang belum merata, terutama di desa dan wilayah terpencil. Dengan pelantikan P3K tahun ini, ia berharap pelayanan publik dapat lebih merata.
“Kita masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan khususnya di daerah pinggiran. Dengan tambahan P3K, kami yakin pelayanan publik akan semakin mendekati masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan P3K menjadi pilar penting dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Yang kita jaga bukan hanya status pegawai, tetapi peran besar mereka untuk memastikan warga Kukar mendapatkan pelayanan setara di semua wilayah,” tegas Aulia.
Dengan upaya ini, Pemkab Kukar berharap stabilitas pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur dapat berjalan seiring meski kondisi fiskal sedang terbatas. (adv/prokomkukar)
