FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Keterbatasan sumber air tawar di kawasan pesisir menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperluas pelayanan air bersih. Salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan khusus adalah Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, yang selama ini masih mengandalkan pasokan air dari luar wilayah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, untuk sementara kebutuhan air masyarakat Sepatin dipenuhi dengan mendatangkan air dari Anggana. Namun, pola distribusi tersebut diharapkan tidak menjadi satu-satunya solusi dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah kini membuka peluang pemanfaatan teknologi pengolahan air agar kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air baku tetap dapat memperoleh pelayanan secara berkelanjutan.
Aulia menyebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan untuk menguji penerapan teknologi membran dalam pengolahan air di Tenggarong. Hasil penerapan teknologi tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum dikembangkan ke wilayah lain.
Jika hasilnya memenuhi kebutuhan teknis dan operasional, teknologi tersebut berpotensi diterapkan di kawasan pesisir yang memiliki sumber air dengan kadar garam tinggi. Dengan begitu, keterbatasan air tawar tidak sepenuhnya menjadi penghalang dalam penyediaan layanan air bersih.
Aulia mengakui penerapan teknologi pengolahan khusus kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan sistem pelayanan konvensional. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu mencari alternatif agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
“Mungkin dari sisi biaya sedikit lebih besar. Namun, menurut kami, ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kewajiban pemerintah adalah berupaya memenuhinya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar tetap menjalankan tiga pendekatan dalam memperluas akses air bersih, yakni melalui pelayanan PDAM, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat. Salah satu skema yang didorong adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), terutama bagi kawasan yang belum terjangkau jaringan PDAM.
Upaya tersebut diperlukan karena cakupan pelayanan air bersih di Kukar saat ini masih berada pada kisaran 60 persen lebih atau belum mencapai 70 persen. Selain memperluas jangkauan, pemerintah juga menghadapi persoalan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) yang tercatat sekitar 48 persen.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama dan menjadi salah satu prioritas yang ingin kita tuntaskan pada masa pemerintahan kami,” tegas Aulia.
Melalui program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah berupaya mengombinasikan perluasan jaringan, pemberdayaan masyarakat, pembenahan distribusi, dan inovasi teknologi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi berbeda sesuai kondisi geografis, sehingga masyarakat di kawasan pesisir maupun wilayah terpencil tetap memiliki kesempatan memperoleh akses air bersih.(adv/diskomkukar)
