Frasa.Id, Kutai Timur – Kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Ia menilai, upaya mengantisipasi kebakaran harus ditopang dengan peralatan yang memadai, dukungan logistik, serta koordinasi yang terstruktur agar petugas dapat bertindak cepat ketika ancaman muncul.
Jimmi menegaskan, penanganan karhutla memerlukan pembagian kewenangan yang jelas di antara instansi terkait. Dengan mekanisme koordinasi yang terarah, setiap pihak diharapkan mampu menjalankan perannya tanpa tumpang tindih, terutama saat menghadapi kondisi darurat di lapangan.
Persoalan kesiapsiagaan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi yang digelar Komisi C DPRD Kutim bersama Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kamis (15/10/2026). Dalam pertemuan itu, Jimmi menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintah setempat dalam mengendalikan penanganan, sekaligus memastikan kebutuhan operasional petugas terpenuhi.
“Koordinator sebagai komandonya yaitu pemerintah setempat yang nanti penanganan di situ. Kemudian kebutuhan logistik BPBD dan Damkar nanti kami uruskan, kami lebih prioritaskan,” ujar Jimmi saat memimpin audiensi.
Menurutnya, kemampuan petugas dalam mengendalikan kebakaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, kebutuhan peralatan pemadaman perlu menjadi perhatian utama agar proses penanganan tidak terhambat akibat keterbatasan sarana ketika situasi mendesak terjadi.
DPRD Kutim, lanjut Jimmi, akan mengupayakan langkah yang memungkinkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Ia menilai, kesiapan perlengkapan operasional harus ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian akibat kebakaran.
“Masalah pembayaran nanti kami cari jalannya, mau melibatkan perusahaan swasta kah, perusahaan dalam negeri kah, dan sebagainya bisa saja,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain persoalan peralatan, pembahasan juga menyentuh status penanganan karhutla yang saat ini masih berada pada tahap siaga darurat. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur penanggulangan bencana untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memastikan langkah antisipasi berjalan optimal.
Jimmi menjelaskan, kemungkinan peningkatan status menjadi darurat bencana perlu dipahami secara tepat. Perubahan status tidak otomatis menandakan bahwa kondisi karhutla di seluruh Kutim semakin parah, melainkan menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam memperkuat kesiapan dan menyesuaikan langkah penanganan terhadap situasi yang berkembang.
Ia berharap koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah kecamatan, dan unsur terkait lainnya semakin solid. Kesamaan pemahaman mengenai tugas serta mekanisme penanganan dinilai penting untuk mempercepat pengambilan keputusan ketika terjadi kebakaran.
Hasil audiensi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama kepala daerah. Jimmi berharap berbagai persoalan yang telah diidentifikasi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, sehingga kesiapan personel, kelengkapan peralatan, dan koordinasi penanganan karhutla di Kutai Timur semakin baik.
