FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Dampak kebijakan pemerintah pusat terkait bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta langkah antisipasi dilakukan agar perubahan kebijakan tersebut tidak memengaruhi daya beli warga dan meningkatkan angka kemiskinan di daerah.
Aulia menjelaskan, kewenangan dalam menentukan kebijakan BBM berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin muncul, terutama terhadap stabilitas harga barang dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kewenangan terkait BBM memang berada di pemerintah pusat. Sementara kami di daerah berupaya menjaga dampak lanjutan dari proses pemangkasan tersebut,” kata Aulia.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah menjaga inflasi agar tetap terkendali. Sebab, perubahan harga barang dan jasa dapat memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Pemkab Kukar juga berupaya menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi di tengah penyesuaian kebijakan fiskal maupun energi di tingkat pusat. Aulia menilai, stabilitas pendapatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi sosial ekonomi daerah.
“Yang paling penting, kami menjaga bagaimana pendapatan masyarakat tetap terjaga sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Aulia Dorong Penyaluran Anggaran ke Sektor Produktif
Selain mengantisipasi dampak terhadap harga dan daya beli, Aulia turut menyoroti pentingnya kejelasan arah pembiayaan dalam setiap kebijakan pengurangan anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, pemangkasan pada satu sektor perlu diimbangi dengan alokasi pembiayaan pada sektor lain yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap setiap penyesuaian anggaran tetap mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi belanja dan keberlanjutan program pembangunan. Dengan begitu, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi daerah.
“Artinya, kami berharap dalam setiap kebijakan pemerintah pusat tetap ada check and balances. Ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Aulia menambahkan, penyaluran anggaran ke sektor produktif diperlukan untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi daerah untuk mempertahankan program-program yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif, sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Kukar pun menempatkan pengendalian inflasi, perlindungan daya beli, dan keberlanjutan sektor produktif sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah perubahan kebijakan pemerintah pusat.(adv/diskominfokukar)
