FRASA.ID , KUTAI KARTANEGARA-Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memastikan anggaran Program RT Terbaikku telah tersedia dan siap digunakan oleh seluruh ketua RT di wilayah Kukar. Kepastian itu disampaikan saat peluncuran Program Kukar Idaman Terbaik di Gedung Puteri Karang Melenu, Selasa (23/6/2026).
Menanggapi berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan program dan pencairan insentif RT yang diperkirakan mulai berjalan pada September mendatang, Aulia menegaskan bahwa secara anggaran tidak ada kendala karena dana telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Terkait pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai insentif RT yang baru bisa dimulai sekitar bulan September, sebenarnya itu tergantung dari bapak dan ibu RT. Saya pastikan mulai hari ini program RT Terbaik sudah dilaunching dan anggarannya sudah tersedia untuk digunakan,” ujar Aulia.
Menurutnya, ketersediaan anggaran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian regulasi agar program dapat segera dijalankan di lapangan.
Aulia mengungkapkan, selama melakukan kunjungan ke 20 kecamatan di Kukar, ia menerima banyak masukan dari para ketua RT. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan adalah kewajiban mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu untuk menjalankan kegiatan sebelum anggaran pemerintah dapat dicairkan.
“Rata-rata yang dikeluhkan adalah ketika ingin menjalankan program, mereka harus mengeluarkan uang sendiri terlebih dahulu. Padahal tidak semua ketua RT memiliki dana yang siap digunakan. Akhirnya harus patungan atau bergotong royong untuk menjalankan kegiatan,” katanya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkab Kukar merancang skema baru agar pelaksanaan Program RT Terbaik menjadi lebih mudah dan tidak membebani para ketua RT.
Untuk tahap awal, anggaran program akan ditempatkan di kecamatan dan disalurkan melalui mekanisme belanja uang. Skema ini dipilih setelah dilakukan pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum, serta perangkat pengelola keuangan daerah.
“Oleh karena itu, untuk tahun ini landing anggarannya di kecamatan dan dalam bentuk belanja uang. Saya minta DPMD berdiskusi dengan bagian hukum dan keuangan untuk mencari solusi terbaik agar persoalan yang selama ini dihadapi RT bisa diselesaikan. Intinya, uangnya bisa diserahkan kepada bapak dan ibu RT untuk menjalankan program,” tegasnya.
Aulia berharap pola baru tersebut dapat mempercepat realisasi program pembangunan berbasis RT sekaligus memberikan kemudahan administrasi dan kepastian anggaran bagi para ketua RT di seluruh Kutai Kartanegara.(*)
