SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) semakin serius menyiapkan desa-desa agar tangguh menghadapi dampak perubahan iklim.
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengintegrasian Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, DLH menegaskan bahwa seluruh desa harus mulai memasukkan isu lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan mereka.
Program Kampung Iklim (Proklim) pun dijadwalkan diperluas mulai 2026.
Kegiatan bimtek berlangsung selama tiga hari, 28–30 November 2025, di Royal Victoria Hotel Sangatta, diikuti 50 kepala desa dari 15 kecamatan.
Bimtek dibuka oleh Sekretaris DLH Kutim, Andi Palesangi, yang menegaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi persoalan nyata di tingkat desa.
“Dampak perubahan iklim sudah kita rasakan. Kita harus siap. Perlu upaya nyata untuk mengantisipasinya,” ujarnya pada Jum’at (28/11/2025).
Andi mengatakan, cuaca ekstrem, banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering dirasakan masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi dan adaptasi yang terencana.
Gerakan bersama antara pemerintah, desa, komunitas, hingga kelompok masyarakat dinilai menjadi fondasi utama keberhasilan.
Salah satu strategi yang diperkuat adalah perluasan Program Kampung Iklim (Proklim) di seluruh desa.
Melalui program ini, desa didorong aktif mengelola sampah, melakukan penghijauan, hemat energi, pengelolaan air bersih, serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
“Program ini bisa didukung lewat Dana Desa. Mulai penghijauan, pengelolaan sampah, sampai pemanfaatan energi terbarukan,” imbuhnya.
Sebagai bentuk dukungan, DLH juga menyiapkan program penghijauan 2026 berupa bantuan bibit buah untuk seluruh desa, termasuk pupuk agar proses penanaman berjalan efektif.
Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Nurahmi Asmalia, menjelaskan bahwa bimtek menghadirkan dua narasumber dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan, yaitu Fatimah Asih Nur’aini dan Yanthi Wednida Lumban Gaol.
Tujuannya agar aparatur desa memahami bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi bisa terintegrasi dalam kegiatan desa mulai dari perencanaan RKPDes, penanganan sampah, hingga program pemberdayaan masyarakat.
“Harapan kami, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta bisa mengkolaborasikan kegiatan desa dengan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sehingga jumlah Kampung Iklim di Kutai Timur terus bertambah,” katanya.
Hingga 2025, Kutai Timur telah memiliki 16 Kampung Iklim aktif, sementara empat lainnya tengah menunggu SK Kementerian Lingkungan Hidup.
DLH menargetkan jumlah ini meningkat signifikan pada 2026 beriringan dengan peningkatan kapasitas desa.
Dengan penguatan kelembagaan, edukasi, dan dukungan program berbasis lingkungan, DLH optimistis desa-desa di Kutai Timur tidak hanya mampu bertahan terhadap ancaman iklim, tetapi juga tumbuh sebagai komunitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (ADV)
