FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyesuaian rencana anggaran tahun 2026 agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan kondisi fiskal terbaru. Penegasan ini disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam Pemaparan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025).
Aulia menjelaskan, penyesuaian ini perlu dilakukan karena adanya perubahan dana transfer dari pemerintah pusat yang memengaruhi struktur APBD Kukar. Ia mencontohkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 5,7 triliun, namun dalam Keputusan Menteri Keuangan hanya ditetapkan sekitar Rp 1,5 triliun.
“Anggaran yang disusun teman-teman OPD harus mengikuti kondisi fiskal yang ada. Kita beradaptasi dengan angka dari pusat agar perencanaan kita realistis,” ungkap Aulia.
Dengan kondisi tersebut, proyeksi APBD Kukar 2026 berada pada kisaran Rp 6,5–7 triliun, menurun dari rencana awal pada RKPD sebesar Rp 7,5 triliun. Penyesuaian ini dilakukan setelah penyelarasan RKPD dengan RPJMD 2025–2030 yang saat ini sudah hampir final.
Aulia menyebut tiga fokus utama dalam penyusunan anggaran tahun depan, yaitu:
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesesuaian dengan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita
Percepatan implementasi 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik
“Belanja yang langsung dirasakan masyarakat harus jadi prioritas: perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penguatan layanan dasar. Sementara itu belanja operasional akan ditekan,” tegasnya.
Meski harus melakukan efisiensi, Bupati memastikan seluruh program prioritas tetap dijalankan. Hanya saja, skala pelaksanaan menyesuaikan daya dukung anggaran.
“Janji kepada masyarakat harus kita tepati. Namun kalau anggarannya tidak mencukupi, targetnya yang akan disesuaikan tanpa menghilangkan programnya,” jelasnya.
Program pengentasan kemiskinan melalui RT-ku Terbaik juga dipastikan berjalan, dengan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Nasional sebagai acuan agar bantuan lebih tepat sasaran. Pemkab menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol.
Selain itu, target untuk mendukung 100 ribu petani, nelayan, dan pelaku UMKM produktif tetap menjadi prioritas. Setiap pemberian bantuan nantinya akan disertai pelatihan khusus sebagai syarat utama penerima.
“Kita ingin setiap bantuan menghasilkan dampak nyata. Ada output, outcome, bahkan impak yang terukur bagi masyarakat,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Aulia menegaskan bahwa dukungan kepada media tidak akan dikurangi, karena memiliki peran penting dalam transparansi dan penyebaran informasi pembangunan daerah.
“Dengan segala keterbatasan, kita tetap berusaha. Dan komitmen terhadap media tetap dijaga,” tutupnya.(adv/prokomkukar)
