Bupati Frederick Edwin: Digitalisasi Kunci Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efisien dan Akuntabel

FRASA.ID, KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus memacu digitalisasi keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ).

“Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati Frederick dalam sambutannya.

Baca juga  Dispar Kukar Bakal Tambah Wahana Baru di Pulau Kumala

Bupati Frederick juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan pajak dan retribusi, maupun belanja daerah. Ia berharap, dengan sinergi yang kuat, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kubar.

Baca juga  Bahasa Langit Masih Terpelihara di Desa Kedang Ipil Kukar

Apresiasi juga disampaikan kepada Bank Indonesia atas dukungannya dalam mendorong implementasi ETPD dan penggunaan kanal digital seperti QRIS Bankaltimtara serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Bupati Frederick berharap, dukungan dari Bank Indonesia dapat terus berlanjut dan semakin mempercepat transformasi digital keuangan daerah di Kubar.

Baca juga  Peran Dinas PU Kukar Bangun Jalan di 5 Kawasan Pertanian Terpadu

Melalui HLM ini, Pemkab Kutai Barat menegaskan komitmen untuk terus memperkuat transformasi digital keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Bupati Frederick berharap, dengan tata kelola keuangan yang modern dan transparan, Kubar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(Adv/Kr)

Bagikan: