FRASA.ID, SAMARINDA- DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim menyepakati rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 dan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menjelaskan semua tahapan telah dijalankan sesuai dengan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi sesuai jadwal dan sesuai Permendagri minggu kedua harus ada kesepakatan. Telah melalui proses Banggar dan TAPD dan menyatakan setuju (nilai) APBD Kaltim,” ucapnya Selasa (10/10/2023).
Seno menerangkan bahwa ada penambahan kurang lebih Rp 7 triliun dari penerimaan dan belanja yang telah disesuaikan APBD Kaltim tahun 2023.
“Kalau dikurangi murni, perubahan tambahan Rp 7 triliun sekian. Murni Rp 20,6 triliun dari penerimaan dan belanja disesuaikan. Saya pikir kita mencapai rekor,” jelasnya.
Politisi Gerindra tersebut menambahkan, setelah tahapan kesepakatan KUA- PPAS DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim, tahapan selanjutnya, Banggar dan TAPD akan menggodok hingga ke nota keuangan.
“Setelah KUA PPAS tahapan selanjutnya kita ke nota keuangan kemudian pengesahan perda (APBD),” bebernya.
Seno menegaskan, meski terjadi penambahan APBD yang signifikan, DPRD Kaltim tetap memberikan catatan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya yakni menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Yang perlu dievaluasi pertama kinerja balai ULP, yang tentu saja akan memperbesar silpa. Tentu kita minta ada perbaikan disana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek proyek yang besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan,” jelasnya.
Bila Silpa mampu ditekan, dengan salah satu upaya yakni mempercepat proses lelang, ia optimistis tahun anggaran 2024 akan lebih baik dalam penggunaan anggaran.
“Di Banggar kita pertegas perencanaan di PUPR, bahwa sebelum berjalan mereka harus sudah punya perencanaan. Jadi proyek 2024 mereka sudah punya perencanaan baru masuk proyek langsung. Karena kita memproyeksikan Silpa Rp 675 miliar, optimistis kita sangat bagus di 2024,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menyebutkan bahwa penyepakatan rancangan APBD Perubahan 2023 ini tepat waktu.
“Alhamdulillah dapat dirampungkan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Hadi menyebut, bahwa dokumen perencanaan anggaran itu menjadi pedoman pengalokasian anggaran yang tepat sesuai kebutuhan pembangunan.
“Pemerintah daerah, juga memahami rangkaian penyusunan, pembahasan hingga kesepakatan yang dihasilkan dinamis,” bebernya.
Tetapi demikian, ia meyakini dinamika tersebut menghasilkan program pembangunan yang akan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat Kaltim.
Kerja sama TAPD dan Badan Anggaran DPRD yang terjalin menjadi modal bersama mengatasi tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah serta pembangunan di daerah.
“Kami sangat berharap, sinergi ini terus menjadi lebih baik dan lebih erat hingga waktu-waktu mendatang,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/07)
