FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mulai merealisasikan program pemberangkatan umrah bagi pengurus masjid pada 2027. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para penggiat keagamaan yang selama ini berperan dalam pelayanan dan pembinaan umat di masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan program tersebut telah dialokasikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Saat ini, pemerintah daerah masih menyusun petunjuk teknis serta kriteria penerima agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip keadilan.
Menurutnya, penentuan penerima manfaat perlu dilakukan secara cermat agar program tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang selama ini aktif menjalankan tugas keagamaan. Pemerintah juga ingin menghindari munculnya kecenderungan masyarakat baru terlibat dalam kegiatan keagamaan hanya karena adanya program pemberangkatan umrah.
“2027 kita kick off, itu sudah teralokasi di bagian Kesra. Teknisnya ini lagi kita susun karena kita mau adanya prinsip keadilan,” ujarnya saat ditemui, pada Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, sasaran program tidak hanya terbatas pada imam masjid, tetapi juga mencakup takmir masjid, bilal, marbot atau penjaga masjid, hingga guru mengaji. Seluruh kategori tersebut akan memiliki kriteria tersendiri yang saat ini sedang dirumuskan bersama pihak terkait.
Dalam penyusunannya, Pemkab Kukar akan melibatkan sejumlah organisasi keagamaan sesuai bidang masing-masing. Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan dilibatkan untuk urusan yang berkaitan dengan pengelolaan masjid, sedangkan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) berperan dalam aspek pembinaan dan kegiatan mengaji.
Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menjadi lembaga yang menaungi penyusunan kriteria substantif program tersebut. Dengan pola tersebut, pemerintah daerah bertindak sebagai regulator sekaligus pelaksana, sementara penentuan aspek teknis keagamaan melibatkan organisasi dan penggiat keagamaan.
“Kalau kita bicara terkait dengan hal yang berhubungan dengan masjid, kita bekerja sama dengan DMI. Kita bicara terkait aspek mengaji dengan LPTQ, dan nanti semuanya itu dipayungi oleh MUI,” jelasnya.
Terkait jumlah penerima, Aulia menyebutkan kuota pemberangkatan umrah untuk 2027 masih dalam tahap pembahasan. Pemkab Kukar belum menetapkan jumlah pasti penerima manfaat karena masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyusunan teknis program.
Meski demikian, ia memastikan distribusi penerima manfaat akan memperhatikan pemerataan wilayah. Program tersebut direncanakan menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kukar sehingga kesempatan bagi para penggiat keagamaan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
“Kuotanya belum saya sampaikan. Tahun depan kita siapkan berapa, yang pasti ini merata untuk 20 kecamatan,” pungkasnya.(adv/prokomkukar)





