FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Selain menyiapkan pembangunan fasilitas pendidikan di Kecamatan Muara Badak, pemerintah daerah juga berupaya memastikan anak-anak yang telah diusulkan dapat memperoleh kesempatan belajar.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan sebanyak 26 anak asal Kukar sebelumnya telah diusulkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Palaran, Samarinda. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi lantaran sekolah mengalami kendala ketersediaan air, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah berharap keberadaan fasilitas serupa di Kukar nantinya dapat memberikan akses pendidikan yang lebih dekat dan memadai bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sekolah Rakyat yang direncanakan berlokasi di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, akan menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2. Sasaran pendidikan mencakup jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Rinda menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut. Kesiapan lahan dan administrasi juga telah dipenuhi, sehingga saat ini Pemkab Kukar tinggal menunggu tahapan pembangunan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi terbaru yang diterima Dinsos Kukar, kapasitas Sekolah Rakyat tersebut mengalami peningkatan dari rencana awal 1.500 menjadi 2.500 siswa. Desain bangunannya pun berubah dari dua lantai menjadi empat lantai.
Meski demikian, Rinda menegaskan penentuan kapasitas sekolah dan jumlah peserta didik tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah kabupaten melalui Dinsos berperan mendukung persiapan dan pelaksanaan program di daerah.
Seluruh pembiayaan pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemkab Kukar berharap kesiapan yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti kementerian, sehingga fasilitas pendidikan tersebut bisa direalisasikan dan memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga rentan.(adv/diskomkukar)
