FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan konsep pengembangan kawasan baru yang tidak hanya difungsikan sebagai lokasi relokasi warga, tetapi juga diarahkan menjadi kawasan terpadu dengan sejumlah peruntukan pembangunan.
Rencana tersebut mencakup pengembangan kawasan perumahan, permukiman, hingga industri. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar kini berupaya menyusun kajian lebih terperinci bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar pengembangan kawasan memiliki arah yang jelas.
Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan luasan lahan yang disiapkan dinilai berpotensi memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan tersebut. Bahkan, perencanaannya turut mempertimbangkan zona selatan yang diarahkan menjadi kawasan permukiman baru atau kota baru.
Menurutnya, konsep pengembangan itu masih perlu dikaji kembali, terutama menyangkut pembagian fungsi setiap kawasan. Karena itu, Disperkim akan berkoordinasi dengan Bappeda untuk menyusun rancangan secara detail sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
Di sisi lain, proses penataan kawasan yang mencakup Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan masih berjalan. Disperkim telah mengumpulkan data sekitar 219 unit bangunan yang masuk dalam pendataan awal untuk kebutuhan penataan dan relokasi.
Aidil menjelaskan, pendataan tersebut dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama berada di kawasan Taman Musik, segmen kedua membentang dari titik terakhir hingga sisi kanan jembatan jika dilihat dari arah Kartini, sedangkan segmen ketiga berada di sisi kiri hingga Jembatan Mangkuraja atau yang dikenal sebagai Jembatan Besi.
Meski pendataan telah dilakukan, prosesnya belum dapat dilanjutkan sepenuhnya karena masih ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi. Hal ini berkaitan dengan pembagian kewenangan antarinstansi, termasuk kawasan sungai yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam SK Bupati, penanganan kawasan permukiman dengan luasan di atas 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, Disperkim masih melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memastikan seluruh dokumen serta aspek kewenangan terpenuhi.
Aidil berharap seluruh kelengkapan administrasi dapat diselesaikan tahun ini. Setelah proses tersebut rampung, pemerintah daerah berencana kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan agar tahapan penataan kawasan dapat dipahami bersama.(adv/diskomkukar)
