FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Sejumlah persoalan infrastruktur, pertanahan hingga keterlambatan penyaluran bantuan keuangan desa menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, saat menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Loa Kulu.
Dalam kegiatan reses tersebut, berbagai keluhan disampaikan masyarakat, kepala desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Persoalan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Ahmad Yani menyebut, kondisi Jembatan Sungai Payang menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Selain itu, akses Jalan Margasari yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Sungai Payang juga membutuhkan perhatian karena kondisinya dinilai menyulitkan mobilitas masyarakat.
Menurutnya, persoalan infrastruktur tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan aksesibilitas warga. Karena itu, aspirasi yang diterima akan menjadi bahan untuk mendorong tindak lanjut melalui fungsi pengawasan DPRD.
Selain infrastruktur, persoalan pertanahan juga banyak disampaikan masyarakat. Di antaranya menyangkut hak guna usaha (HGU), aktivitas pertambangan, hingga pemenuhan kewajiban plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat.
Ahmad Yani menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang jelas agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan. DPRD akan mengawal aspirasi tersebut melalui koordinasi maupun mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait.
Di sisi lain, ia turut menyoroti keluhan pemerintah desa mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) desa yang belum tersalurkan sebagaimana mestinya. Padahal, saat ini telah memasuki November dan sebentar lagi memasuki akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa membutuhkan kepastian terkait hak anggaran yang seharusnya diterima.
Ia mengatakan, keluhan kepala desa hingga perangkat RT akan menjadi perhatian DPRD untuk ditindaklanjuti. Termasuk berbagai usulan pembangunan yang sebelumnya telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum masuk dalam program pemerintah daerah.
Ahmad Yani memastikan aspirasi masyarakat Loa Kulu tidak berhenti sebatas catatan reses. DPRD akan berupaya memperjuangkan berbagai kebutuhan tersebut melalui pengawasan, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta RDP apabila diperlukan.(adv/dprdkukar)
