FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Keterbatasan sumber air tawar di kawasan pesisir menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi pengolahan air berbasis membran.
Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan khusus. Selama ini, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat setempat masih mengandalkan pasokan yang didatangkan dari Anggana. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih mudah dan berkelanjutan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan karakteristik geografis setiap wilayah membuat pemerintah tidak bisa menerapkan sistem penyediaan air bersih dengan pendekatan yang seragam. Khusus kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan air tawar, diperlukan teknologi pengolahan yang mampu menyesuaikan kondisi sumber air setempat.
Sebagai langkah awal, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk melakukan pengujian teknologi membran di Tenggarong. Hasil pengujian tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum teknologi serupa diterapkan di kawasan pesisir.
“Kalau teknologi ini berhasil, tentu bisa menjadi salah satu alternatif untuk wilayah yang memiliki sumber air dengan kadar garam tinggi. Namun, tetap harus kita lihat kebutuhan teknis dan biaya operasionalnya,” ujar Aulia.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga menyiapkan pendekatan berlapis untuk memperluas pelayanan air bersih. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya mengandalkan jaringan PDAM, tetapi juga dukungan pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Skema tersebut dinilai penting untuk menjangkau kawasan permukiman yang belum terlayani jaringan perpipaan. Melalui Pamsimas, masyarakat dapat terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas air bersih sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.
Aulia mengakui penerapan teknologi pengolahan air khusus, terutama di kawasan pesisir, berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan sistem konvensional. Meski demikian, keterbatasan anggaran dan tingginya biaya operasional tidak boleh menghilangkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kewajiban pemerintah adalah berupaya memenuhinya, meskipun mungkin dari sisi biaya sedikit lebih besar,” tegasnya.
Pemkab Kukar berharap pengembangan teknologi pengolahan air dan penguatan peran masyarakat dapat menjadi solusi untuk memperluas akses air bersih hingga ke wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air baku. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Kukar Idaman Terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. (adv/diskomkukar)
