FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan dapat dirasakan lebih besar oleh daerah.
Salah satu langkah yang diperjuangkan adalah membuka peluang keterlibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kukar. Skema tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin terus bergantung pada dana bagi hasil maupun royalti dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah perlu memiliki ruang untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.
Aulia bahkan mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh porsi saham sebesar 10 hingga 20 persen pada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar, seperti Bayan, RMB, MHU, MHK, dan PMM.
Ia menilai, keterlibatan daerah melalui penyertaan saham dapat memberikan manfaat jangka panjang. Terlebih, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat turut berhadapan dengan berbagai persoalan sosial maupun dampak aktivitas industri di lapangan.
“Ketika terjadi konflik sosial atau persoalan di lapangan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang turut menghadapi dampaknya. Karena itu, jika ada skema penyertaan saham atau PI bagi daerah, manfaatnya akan sangat besar dan luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain memperjuangkan porsi kepemilikan saham, Pemkab Kukar juga tengah menyiapkan pengajuan konsesi pengelolaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah pusat. Langkah ini diarahkan agar daerah memiliki kesempatan lebih besar dalam mengelola potensi ekonomi yang tersedia.
Di sektor migas, Pemkab Kukar turut mengupayakan alokasi gas bumi dari wilayah operasi Eni yang melintasi Muara Badak dan Marang Kayu menuju Bontang. Gas tersebut direncanakan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG).
Pemanfaatan gas ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan nelayan, industri lokal, hingga pengembangan Kawasan Industri Marang Kayu. Dengan demikian, potensi energi yang berada di wilayah Kukar dapat memberikan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Aulia menyebut, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari cita-cita membangun Kukar yang mandiri dan tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam. Pemerintah daerah ingin memiliki peran lebih besar dalam rantai ekonomi sehingga manfaat pengelolaan kekayaan alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (adv/diskomkukar)
