FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Pelaku usaha sektor produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menanggung seluruh bunga pinjaman perbankan sehingga masyarakat hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses permodalan bagi masyarakat, khususnya petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, skema pembiayaan tersebut dirancang untuk mengurangi beban pelaku usaha yang selama ini kerap terkendala biaya pinjaman ketika membutuhkan tambahan modal.
Melalui subsidi bunga sebesar 100 persen, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan biaya bunga yang biasanya dikenakan pihak perbankan. Dengan demikian, dana pinjaman dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produktif tanpa menambah beban pengembalian.
Aulia mencontohkan, masyarakat yang mengajukan pinjaman sebesar Rp50 juta hanya diwajibkan mengembalikan dana sesuai nilai pokok tersebut. Sementara bunga pinjaman yang umumnya berkisar 9 hingga 12 persen per tahun sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
“Misalnya masyarakat meminjam Rp50 juta, maka yang dikembalikan tetap Rp50 juta. Bunganya ditanggung pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kemudahan pembiayaan ini diharapkan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperbesar produksi, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi. Upaya tersebut dijalankan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selama empat tahun berturut-turut berhasil meraih predikat terbaik pertama untuk wilayah Pulau Kalimantan.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemkab Kukar berharap pengendalian inflasi yang berjalan beriringan dengan kemudahan akses permodalan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui dua langkah tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berupaya menjaga masyarakat dari tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga mendorong mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. (adv/diskomkukar)
