FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan mengembangkan hilirisasi sektor non-ekstraktif.
Strategi tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Kukar terhadap dana bagi hasil (DBH) dan penerimaan dari sektor ekstraktif. Aulia menilai, besarnya kekayaan alam yang dimiliki daerah perlu diimbangi dengan keterlibatan perusahaan daerah dalam kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
“Di antara semua bahan mentah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak ada satu pun BUMD yang menjalankan bisnis itu,” kata Aulia, Sabtu (10/10/2026).
Ia mencontohkan potensi batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang dinilai dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru. Aulia menyebut luas perkebunan kelapa sawit berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di Kukar mencapai hampir 180 ribu hektare. Namun, menurutnya, pemerintah kabupaten belum memiliki BUMD yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara maupun konsesi perkebunan sawit.
Terkait usulan DPRD Kukar agar BUMD memiliki saham di Bayan Group, Aulia menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka terhadap gagasan tersebut. Meski demikian, realisasinya harus mempertimbangkan ketentuan hukum dan regulasi yang menjadi dasar kepemilikan saham serta keterlibatan perusahaan daerah dalam kegiatan bisnis.
“Maunya kita seperti itu. Akan tetapi, secara proses bisnis agak sulit kita laksanakan ketika tidak ada payung hukum atau regulasi yang menaungi itu. Kalau hal tersebut bisa dilakukan, itu sangat-sangat baik sekali untuk daerah kita,” ujarnya.
Selain sektor ekstraktif, Pemkab Kukar juga mendorong pengembangan usaha non-ekstraktif, terutama pertanian dan pariwisata. Aulia menekankan pentingnya hilirisasi agar hasil produksi tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kalau kita hanya sebatas pengembangan sektor usaha pertanian padi, itu hanya masuk ke per kapita. Tapi kalau sudah industrialisasi, dia akan jadi beras premium. Nah, itu baru bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian,” jelasnya.
Upaya lainnya dilakukan melalui penjajakan pemanfaatan sebagian produksi gas dari proyek ENI untuk dikelola perusahaan daerah. Aulia menyebut Pemkab Kukar berharap memperoleh alokasi gas sebesar 10 MM per hari dari potensi produksi yang disampaikan mencapai 2.000 MM per hari. Rencana tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Kecamatan Marangkayu.
Aulia mengakui, PAD Kukar saat ini masih berada di kisaran Rp600 miliar, sementara total APBD mencapai beberapa triliun rupiah. Karena itu, penguatan BUMD, pengembangan sektor usaha baru, dan hilirisasi dinilai perlu dipersiapkan untuk memperluas sumber penerimaan daerah. Ia berharap pengelolaan potensi lokal secara lebih optimal dapat memperkuat kemampuan fiskal Kukar sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(adv/diskomkukar)
