FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) diperkuat dengan pola operasi yang lebih terkoordinasi.
Pemerintah Kabupaten Kukar membentuk Posko Terpadu Karhutla di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Baru, Tenggarong.
Posko ini tidak hanya disiapkan untuk menjadi titik berkumpul personel.
Pemerintah membuka kemungkinan menjadikannya sebagai pusat operasi yang menjangkau wilayah di luar Tenggarong, termasuk Kelurahan Loa Tebu hingga Kecamatan Loa Kulu ketika kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, Aspianur Sandi, mengatakan pembentukan posko merupakan inisiatif untuk membuat penanganan karhutla di wilayah Tenggarong lebih terpadu.
“Ini merupakan inisiasi dari kami supaya untuk penanganan di Tenggarong lebih terpadu,” ujar Aspianur, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, keberadaan posko memungkinkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, hingga relawan dilakukan dari satu titik.
Namun, cakupan operasinya tidak harus berhenti di wilayah administrasi Tenggarong.
“Kalau memang diperlukan, nanti jangkauannya bisa sampai Loa Tebu dan Loa Kulu,” jelasnya.
Aspianur menjelaskan, posko juga berfungsi sebagai tempat menyiapkan kebutuhan logistik bagi personel yang diterjunkan ke lapangan.
Dengan demikian, relawan yang telah menyelesaikan tugas pemadaman dapat kembali ke posko untuk mendapatkan konsumsi dan kebutuhan lainnya tanpa harus mencari secara mandiri.
“Posko ini kita tetapkan tidak hanya untuk tempat berkumpul, tetapi juga untuk penyiapan bahan logistiknya nanti di sini. Jadi relawan setelah penanganan tidak repot-repot lagi mencari makan,” katanya.
Posko tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Kodim 0906/KKR, Polres Kukar, OPD terkait, Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur, hingga relawan Balakarcana.
Lokasi di Jalan AM Sangaji dipilih karena dinilai cukup strategis dan representatif untuk mendukung mobilitas personel.
Area halaman yang luas sebelumnya juga kerap digunakan sebagai titik berkumpul relawan.
Selain itu, lokasi tersebut memiliki fasilitas dapur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan konsumsi personel. Pemerintah juga menyiapkan tenda sebagai bagian dari fasilitas posko.
Untuk memastikan posko tetap memiliki personel yang siap merespons laporan kebakaran, relawan akan menjalankan sistem piket.
Perwakilan dari masing-masing unsur relawan dijadwalkan bertugas secara bergantian pada pagi hingga sore dan malam hari.
“Nanti dari piket pagi sampai sore, malam sampai siapa nanti. Setiap perwakilan relawan nanti katanya hanya dua-dua untuk piketnya,” ujar Aspianur.
Pola tersebut diharapkan membuat informasi mengenai kejadian karhutla dapat segera diterima dan ditindaklanjuti tanpa harus menunggu seluruh personel berkumpul.
Tak hanya kesiapan operasional, kondisi kesehatan relawan juga menjadi perhatian.
BPBD Kukar akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Nanti secara berkala untuk rekan-rekan relawan kita lakukan pengecekan kesehatan, bekerja sama dengan Dinkes,” katanya.
Pemeriksaan diperlukan mengingat relawan bekerja dalam kondisi lapangan yang berisiko, termasuk paparan asap dan cuaca panas.
Aspianur mengatakan model posko penanganan karhutla tersebut tidak hanya akan diterapkan di Tenggarong.
Sejumlah kecamatan lain juga berpotensi memiliki posko serupa. Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Khusus di Tenggarong, posko sengaja ditempatkan di luar kantor pemerintahan.
Pertimbangannya agar aktivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu oleh kegiatan operasional penanganan karhutla.
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sekaligus memastikan kebutuhan dasar relawan selama bertugas tetap terpenuhi. (ADV/DISKOMINFOKUKAR)
