FRASA.ID, TENGGARONG – Hiruk pikuk Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) belum benar-benar usai. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) menjadi babak baru yang penuh tantangan—bukan hanya bagi penyelenggara, tapi juga bagi jiwa demokrasi warga Kukar.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar kini berada di garis depan. Dengan langkah cepat dan sumber daya terbatas, mereka berjuang untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat yang mulai surut setelah Pilkada sebelumnya.
“Ini tantangan besar. Kami khawatir masyarakat enggan datang ke TPS lagi, karena merasa sudah mencoblos sebelumnya,” ujar Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Senin (7/4/2025).
Dalam Pilkada terakhir, Kukar mencatatkan angka partisipasi 70,9 persen—angka yang patut dibanggakan, namun belum mampu menembus target nasional 77 persen.
Kini, dengan PSU, ancaman menurunnya angka partisipasi makin nyata. Politik yang semestinya membangkitkan harapan, justru berisiko menimbulkan kejenuhan.
Lebih jauh dari tantangan teknis, Rinda menyoroti sisi psikologis masyarakat. “Potensi kelelahan politik itu nyata. Jika tidak diatasi, PSU bisa berubah menjadi ajang apatisme,” ungkapnya.
Namun tantangan tak berhenti di situ. Kesbangpol kini berhadapan dengan tembok besar bernama efisiensi anggaran. Dana yang sempit membatasi gerak sosialisasi, padahal edukasi adalah kunci agar masyarakat kembali percaya dan berpartisipasi.
“Bagaimana mau sosialisasi kalau tidak ada anggarannya?” keluh Rinda. “Tapi kami tetap berharap ada jalan keluar.”
Sembari menanti petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kesbangpol merancang strategi darurat. Media sosial, siaran radio, dan suara para tokoh masyarakat akan menjadi senjata utama dalam menyebarkan pesan demokrasi.
“Kita akan gandeng tokoh agama, perangkat desa, siapa pun yang dipercaya masyarakat, agar ajakan untuk memilih bisa sampai ke hati warga,” tegas Rinda.
Meski berat, semangat tidak padam. Bagi Kesbangpol, PSU bukan sekadar pengulangan pemungutan suara—ia adalah ujian integritas demokrasi lokal, ujian yang hanya bisa dimenangkan jika masyarakat percaya dan berpartisipasi.
“Kami ingin PSU ini menjadi bukti bahwa demokrasi masih hidup di Kukar. Bahwa suara rakyat tetap berharga, bahkan ketika harus diulang kembali,” pungkas Rinda. (*)
