FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Kemudahan akses permodalan menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT), pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman perbankan dengan bunga yang disubsidi hingga nol persen.
Program ini merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang dirancang untuk menghadirkan manfaat pembangunan secara langsung kepada masyarakat. KKIT diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha produktif yang membutuhkan tambahan modal, namun selama ini terkendala biaya pinjaman dari perbankan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa konsep KKIT berbeda dengan program Kredit Kukar Idaman sebelumnya. Pemerintah daerah kini mengarahkan dukungan pembiayaan melalui subsidi bunga, sehingga masyarakat tidak perlu menanggung biaya bunga pinjaman apabila skema tersebut nantinya diterapkan sesuai rencana.
“Kalau dulu metode KKI ini adalah uang dividen kita digunakan untuk satu kali siklus putaran Kredit Kukar Idaman. Sementara penawarannya untuk KKIT sekarang adalah harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga,” jelas Aulia.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses pembiayaan usaha. Subsidi bunga akan menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi beban pelaku usaha, sehingga dana pinjaman dapat lebih optimal digunakan untuk kebutuhan produktif, mulai dari pengembangan usaha hingga peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.
Aulia memberikan gambaran, pinjaman sebesar Rp100 juta dengan bunga perbankan 11,5 persen per tahun akan menghasilkan beban bunga Rp11,5 juta. Dalam konsep KKIT, biaya tersebut direncanakan ditanggung pemerintah daerah melalui subsidi bunga, sehingga masyarakat hanya mengembalikan pinjaman pokok.
“Misalnya kita pinjam Rp100 juta, bunganya kan 11,5 persen atau Rp11,5 juta per tahun. Nah, bunga inilah yang disubsidi pemerintah, sehingga bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat itu nol persen,” ungkapnya.
Meski menawarkan kemudahan pembiayaan, Pemkab Kukar saat ini masih mematangkan mekanisme pelaksanaan dan tata kelola anggaran. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan skema subsidi bunga tersebut sesuai ketentuan.
“Ini yang coba kita sesuaikan, karena hitungannya uang habis. Jadi ini yang masih kita bicarakan dengan BPK, BPKP, apakah ini diperbolehkan atau tidak,” tegas Aulia.
Pemkab Kukar berharap KKIT dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang lebih terjangkau. Dengan skema yang tepat, program ini diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.(adv/prokomkukar)






