Penataan Permukiman dan Perlindungan Ekosistem Masuk Program Lingkungan Kukar

FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pengembangan kawasan permukiman yang memperhatikan kelestarian lingkungan menjadi salah satu arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Melalui Program Desa Ramah Lingkungan, pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan penataan wilayah, penyediaan hunian layak, serta perlindungan ekosistem alam.

Program yang masuk dalam Dedikasi ke-14 Jaga Lingkungan Lestari pada kebijakan Kukar Idaman Terbaik tersebut tidak hanya berorientasi pada penghijauan. Pengelolaan sampah, penataan kawasan permukiman, perlindungan hutan hingga pelestarian mangrove juga menjadi bagian dari pelaksanaannya.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pengembangan desa ramah lingkungan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wilayah secara lebih terarah. Karena itu, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perencanaan tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Baca juga  Ardiansyah Sulaiman Apresiasi Antusias Suporter dan Semangat Pemain di Final Bupati Cup 2025

“Desa ramah lingkungan itu sebenarnya bagian dari keinginan kita untuk menata wilayah yang ada di Kutai Kartanegara,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).

Menurut Aulia, konsep lingkungan yang baik juga harus diterapkan dalam pengembangan kawasan perumahan. Pembangunan hunian tidak cukup hanya memperhatikan ketersediaan bangunan dan keterjangkauan masyarakat, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas lingkungan di sekitarnya.

Baca juga  Komisi IV DPRD Kaltim Lakukan Rapat Dengan Serikat Pekerja Bahas Tunggakan Utang Perusahaan yang Belum Terbayarkan

Upaya tersebut turut didukung melalui sejumlah agenda pelestarian alam, di antaranya penanaman tiga juta pohon, perlindungan kawasan hutan, serta pemeliharaan ekosistem mangrove. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan yakni penanaman mangrove di Kecamatan Muara Badak.

“Apa yang kita lakukan hari ini dengan teman-teman membuat kawasan yang ramah lingkungan, itu bagian dari upaya kita,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Aulia menjelaskan bahwa pengembangan program lingkungan tidak selalu harus bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta juga diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan.

Baca juga  Hasil Pengawasan Kearsipan, Marang Kayu Kukar Raih Predikat Sangat Baik

“Implementasi visi-visi itu tidak selalu tercantum di dalam dokumen anggaran pendapatan belanja daerah. Tapi ini semua tercantum di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembangunan daerah memiliki cakupan yang lebih luas daripada pembangunan fisik seperti jalan dan gedung. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perlindungan lingkungan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam arah pembangunan Kukar.

“Perspektif kita terhadap pembangunan sekali lagi bukan hanya di wilayah-wilayah tersebut, tapi juga di wilayah pembangunan sumber daya manusia dan menjaga lingkungan,” pungkasnya.(adv/prokomkukar)

Bagikan: