FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Meski hampir seluruh program telah berjalan sepanjang 2026, sejumlah pelaksanaan dinilai masih membutuhkan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Penyempurnaan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah menjelang pergantian tahun. Sejumlah program yang belum mencapai hasil maksimal akan ditindaklanjuti secara bertahap pada 2027 sesuai dengan arahan kepala daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa secara umum realisasi 17 program dedikasi telah menunjukkan perkembangan. Namun, berbagai kendala dalam pelaksanaannya membuat sebagian program belum berjalan sesuai target yang diharapkan.
“Insyaallah hampir semuanya. Tapi memang belum maksimal, macam-macam masalahnya. Bupati tetap berkomitmen dan mengarahkan serta memerintahkan kami untuk memastikan program-program yang belum terealisasi atau mungkin belum maksimal itu diselesaikan secara bertahap sampai mulai tahun depan,” ujarnya saat di temui, pada Jumat (30/10/2026).
Di tengah upaya penyempurnaan tersebut, Pemkab Kukar juga mulai mengatur strategi pembiayaan agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan tanpa membebani kemampuan keuangan daerah. Salah satunya dengan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya besar.
Strategi tersebut terutama diarahkan pada pembangunan infrastruktur, seperti akses jalan dan jembatan yang membutuhkan alokasi anggaran cukup tinggi. Pemerintah daerah berupaya mengusulkan pembiayaan melalui kementerian terkait sehingga penggunaan APBD dapat lebih difokuskan pada kebutuhan prioritas lainnya.
Sunggono menjelaskan, pembagian sumber pendanaan menjadi salah satu langkah untuk menjaga ruang fiskal daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur berskala besar akan sulit ditanggung sepenuhnya melalui anggaran daerah.
“Kita menggunakan APBD, bisa habis lagi uang kita. Makanya, yang sudah kita upayakan kemarin adalah penganggarannya melalui kementerian,” jelasnya.
Selain pengaturan pembiayaan, evaluasi terhadap pelaksanaan program juga dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemantauan tersebut mencakup kesesuaian program dengan prioritas penganggaran, besaran alokasi dana, tahapan pelaksanaan hingga realisasi pembiayaannya.
Evaluasi tidak hanya menyasar 17 program dedikasi, tetapi juga memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan belanja wajib atau mandatory spending. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap sesuai dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari sejumlah program yang dievaluasi, bantuan Rp150 juta per RT dan beasiswa pendidikan menjadi perhatian karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pemerintah daerah turut mencermati besaran bantuan, pemanfaatan anggaran hingga tingkat realisasinya.
“Yang paling ditunggu dan memberikan dampak luas, termasuk program Rp150 juta per RT. Beasiswa juga iya. Itu menjadi bagian yang kita evaluasi, termasuk besarannya, pemanfaatannya, realisasinya dan lain sebagainya,” pungkasnya.(adv/prokomkukar)





