Menurut Ahmad Yani, pembangunan fasilitas pemerintahan yang sudah berjalan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, persoalan yang menghambat penyelesaian proyek perlu segera diurai, sehingga bangunan yang telanjur berdiri tidak terus dibiarkan tanpa kepastian.
Ia menilai persoalan lahan yang mencuat tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kelanjutan pembangunan. Kedua persoalan tersebut, kata dia, dapat ditangani melalui mekanisme masing-masing, termasuk menempuh jalur hukum apabila memang terdapat sengketa.
“Jangan sampai ada anggaran APBD yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, tetapi pekerjaannya tidak tuntas. Persoalan lahan merupakan urusan tersendiri. Namun, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kelanjutan bangunan yang sudah ada,” tegasnya.
Ahmad Yani juga mempertanyakan proses perencanaan pembangunan tersebut. Sebab, menurutnya, persoalan lahan semestinya sudah dipastikan sebelum proyek fisik dilaksanakan. Dengan demikian, potensi hambatan hukum maupun administrasi bisa diantisipasi sejak awal.
Ia memastikan DPRD Kukar akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pengecekan langsung ke lokasi. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini bangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan pembangunan belum dapat dituntaskan.
“Pembangunan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya harus dilanjutkan, bukan justru diputus atau ditinggalkan. Kami ingin memastikan tidak ada lagi pembangunan di Kutai Kartanegara yang dibiarkan mangkrak,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian Kantor Kecamatan Loa Kulu juga menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan dari program Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak boleh membuat program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya kehilangan arah dan kepastian penyelesaian.(adv/dprdkukar)
