FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Pembangunan gedung Kantor Camat Loa Kulu yang berada di kawasan eks Kayumas hingga kini belum juga rampung. Proyek yang mulai berproses sejak 2014–2015 tersebut terhenti akibat persoalan klaim kepemilikan lahan dan keterbatasan anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Loa Kulu, Khairuddinata, menjelaskan bahwa persoalan lahan sempat membuat Dinas Pekerjaan Umum (PU) khawatir untuk melanjutkan pembangunan. Meski pemerintah kabupaten telah melakukan upaya penyelesaian melalui bagian pertanahan, klaim terhadap kawasan tersebut masih kembali mencuat.
Menurutnya, pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dipersilakan menempuh jalur hukum dengan membawa bukti kepemilikan ke pengadilan. Langkah itu dinilai penting agar status dan kepastian hukum atas objek lahan menjadi jelas, tanpa terus menghambat rencana pembangunan fasilitas pemerintahan.
“Kalau memang lahan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap klaim tersebut, silakan dibawa ke pengadilan. Jadi, kita berproses di situ, dengan tidak mengganggu proses pembangunan ini,” ujarnya.
Khairuddinata menyebut, selain persoalan lahan, pembangunan juga terkendala efisiensi anggaran. Ketika rencana pekerjaan hendak dilanjutkan, anggaran yang dibutuhkan tidak tersedia. Usulan penyelesaian pembangunan pun telah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum terealisasi.
Persoalan tersebut kembali menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ia berharap pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai status lahan yang menjadi lokasi pembangunan.
Ia mengungkapkan, kawasan yang disiapkan memiliki luas sekitar 4–6 hektare. Namun, lahan tersebut sejak awal tidak hanya dirancang untuk pembangunan kantor camat, melainkan sebagai kawasan perkantoran terpadu yang mencakup kantor camat, Polsek, dan Koramil, dengan konsep serupa kawasan pemerintahan di Loa Janan.
Di sisi lain, Khairuddinata juga mengapresiasi pelaksanaan reses Ketua DPRD Kukar yang kali ini digelar di tingkat kecamatan. Menurutnya, pola tersebut memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ia menilai, pelaksanaan reses di kecamatan menjadi pendekatan baru dibandingkan selama ini yang lebih banyak dilakukan di desa-desa. Dengan melibatkan seluruh desa dalam satu forum, aspirasi masyarakat dapat dihimpun lebih menyeluruh.
“Ini sangat baik untuk lebih memperluas penyerapan aspirasi di tingkat kecamatan. Jadi, tidak hanya terbatas pada dua desa, tetapi bisa memperluas penyerapan aspirasi dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Loa Kulu,” tutupnya.(adv/diskomkukar)
